Bone Bolango – Pemerintah Kabupaten Bone Bolango membantah keras tudingan yang beredar di media sosial terkait dugaan pungutan terhadap Kepala Puskesmas dan tenaga kesehatan. Melalui Juru Bicaranya, Noldi Katili, Pemkab menegaskan bahwa tuduhan tersebut sama sekali tidak berdasar.
Isu itu mencuat usai sebuah akun anonim di Facebook menulis bahwa diduga telah terjadi pungutan biaya untuk perjalanan dinas ke luar daerah yang melibatkan sejumlah Kepala Puskesmas. Menanggapi hal itu, Noldi dengan tegas menyatakan bahwa informasi tersebut tidak benar.
“Tidak ada kutipan biaya apa pun dari Dinas Kesehatan kepada para Kapus atau staf. Tuduhan itu sepenuhnya tidak berdasar dan menyesatkan,” kata Noldi dalam pernyataan tertulis, Minggu (25/5/2025).
Ia menerangkan bahwa benar ada rencana perjalanan dinas ke Kota Malang, yang melibatkan beberapa Kepala Puskesmas dan staf. Kegiatan ini merupakan studi banding ke Puskesmas yang sudah berstatus BLUD (Badan Layanan Umum Daerah), sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan.
“Tahun ini Bone Bolango mulai menerapkan sistem BLUD di beberapa Puskesmas. Maka penting bagi para Kepala Puskesmas untuk belajar langsung dari daerah yang sudah lebih dulu menjalankan sistem tersebut,” jelas Noldi yang akrab disapa Om Noka.
Ia juga menegaskan bahwa program kesehatan menjadi salah satu prioritas utama dalam pemerintahan Bupati Ismet Mile dan Wakil Bupati Risman Tolingguhu. Karenanya, peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor ini sangat penting.
“Para Kepala Puskesmas adalah ujung tombak pelayanan kesehatan di lapangan. Mereka perlu mendapatkan dukungan untuk memahami sistem manajemen pelayanan yang lebih mandiri seperti BLUD,” sambungnya.
Menurutnya, fokus program kesehatan di Bone Bolango tidak hanya meningkatkan layanan, tetapi juga menjangkau lebih banyak masyarakat serta memperbaiki derajat kesehatan secara keseluruhan.
“Kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang lebih baik, dan perjalanan ini adalah bagian dari strategi peningkatan mutu layanan,” imbuhnya.
Noldi pun menyayangkan adanya informasi keliru yang disebar oleh akun tak dikenal tersebut. Ia berharap pihak yang bersangkutan segera bertanggung jawab dan menyampaikan klarifikasi secara terbuka.
“Jangan sembunyi di balik akun palsu. Kalau tidak segera diklarifikasi, kami tidak segan mengambil langkah hukum untuk melindungi integritas pemerintah daerah,” tutupnya.
