Boalemo – Polemik dugaan korupsi perjalanan dinas DPRD Kabupaten Boalemo memasuki babak baru. Di satu sisi, Kejaksaan Negeri Boalemo mengklaim telah menemukan indikasi perjalanan dinas fiktif sejak 2020 hingga 2022, lengkap dengan bukti, keterangan saksi, dan hasil penggeledahan di sejumlah hotel. Di sisi lain, Ketua DPRD Boalemo, Karyawan Eka Putra Noho, membantah keras tudingan tersebut.
Bantahan itu disampaikan Eka secara terbuka di hadapan massa aksi yang menggelar unjuk rasa di gedung DPRD. Menurutnya, seluruh perjalanan dinas anggota dewan telah dilakukan sesuai prosedur, termasuk verifikasi dan penandatanganan dokumen resmi oleh dirinya selaku ketua.
“Tidak ada perjalanan dinas yang fiktif. Misalnya, komisi berangkat delapan orang, maka saya tanda tangani untuk delapan orang itu, dan mereka memang benar berangkat,” tegas Eka di hadapan para demonstran.
Namun, pernyataan tersebut berseberangan dengan temuan Kejaksaan Negeri Boalemo. Pihak kejaksaan menegaskan bahwa dari hasil penyelidikan, terdapat perjalanan dinas yang diduga tidak pernah dilakukan, meski anggarannya telah dicairkan. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan, bukti administrasi telah dikumpulkan, dan beberapa lokasi penginapan yang tercatat dalam dokumen perjalanan dinas telah digeledah untuk memverifikasi kebenarannya.
Ketegangan antara dua lembaga ini menimbulkan pertanyaan di tengah publik: apakah ini murni penegakan hukum atau sekadar adu narasi? Yang jelas, masyarakat kini menanti siapa yang akan terbukti benar ketika fakta persidangan berbicara.
