BONE BOLANGO – Pemerintah Kabupaten Bone Bolango terus melakukan langkah konkret dalam mentransformasi tata kelola birokrasi. Salah satu kebijakan strategis yang kini diterapkan adalah menjadikan inovasi sebagai indikator utama dalam penilaian kinerja, baik bagi organisasi perangkat daerah (OPD) maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) secara individu.
Sekretaris Daerah (Sekda) Bone Bolango, Iwan Mustapa, menegaskan bahwa perubahan paradigma ini dilakukan untuk menjawab tantangan pelayanan publik yang semakin kompleks di tengah keterbatasan fiskal daerah.
“Inovasi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah kewajiban bagi setiap ASN. Kami ingin memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat oleh keterbatasan anggaran, melainkan didorong oleh kreativitas dan solusi cerdas,” ujar Iwan Mustapa saat membuka Bimtek dan Workshop Penyusunan Inovasi Daerah di Aula Tolopani Bappeda Litbang, Selasa (7/7/2026).
Menurut Iwan, banyak ASN yang sebenarnya memiliki kinerja produktif namun seringkali luput dari penilaian karena kurangnya dokumentasi. Oleh karena itu, digitalisasi dan sistem pendokumentasian kinerja akan diperketat agar setiap kontribusi nyata pegawai dapat terukur dengan jelas.
Lebih lanjut, Iwan memaparkan target ambisius pemerintah daerah untuk ke depan. Ia tidak lagi ingin inovasi berhenti di level OPD, tetapi harus menyentuh hingga ke level individu pejabat.
“Target kami tidak lagi sekadar satu OPD satu inovasi, tetapi satu pejabat satu inovasi. Bayangkan jika setiap pejabat melahirkan setidaknya satu terobosan setiap tahun, maka akan ada ratusan solusi yang tercipta untuk menjawab berbagai persoalan daerah secara berkelanjutan,” tambahnya.
Melalui langkah ini, Pemkab Bone Bolango optimistis bahwa budaya kerja yang mengedepankan inovasi, kolaborasi, dan digitalisasi akan semakin kuat. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkokoh kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
