BOALEMO – Fraksi Gerindra menyampaikan empat pokok yang diharapkan bisa diakomodir menjadi bagian dari catatan strategis DPRD sebagai rekomendasi kepada kepala Daerah untuk perbaikan penyelenggaraan Pemda kedepan.
Empat butir Fraksi Gerindra tersebut disampaikan Santi Jalite, jubir Fraksi Gerindra dan PAN dalam sidang paripurna Penyampaian Laporan Badan Anggaran Terhadap Rancangan KUPA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2020, yang berlangsung di gedung DPRD Boalemo, Senin (28/9/2020).
Rapat Paripurna DPRD Boalemo tersebut dipimpin langsung oleh ketua Eka Putra Noho, yang didampingi wakil ketua 1 Lahmudin Hambali, serta wakil ketua 2 Muslimin Haruna. Hadir juga Bupati Boalemo, dan beberapa kepala OPD.
Adapun yang ditegaskan Santi Jalite sebelum masuk pada pokok pikiran Fraksi, dirinya meminta agar Pemerintah Daerah bisa menghindari opini terkait Pengurangan Tunjangan Kinerja Operasional Daerah dan insentif tenaga honorer
“Fraksi Gerindra selalu mengingatkan KUPA-PPAS harus menunjang program prioritas daerah dan penunjang pencapaian target daerah dan 14 program Bupati Boalemo yang tercantum dalam visi misi pemerintahan DAMAI khususnya mengenai penjabat kinerja daerah, pegawai negeri sipil, dan menaikan insentif tenaga honorer, sehingga opini terkait pengurangan gaji honorer atau merumahkan tenaga honorer bisa dihindari oleh Pemda” Tukasnya.
Adapun empat butir pokok Fraksi Gerindra tersebut diantaranya:
- Kami Fraksi Gerindra berharap agar kiranya besaran plafon anggaran yang diajukan dari segenap jajaran tim anggaran, terjadi sinkronisasi dengan program unggulan kabupaten boalemo, sehingga dalam perjalanan roda pemerintahan tidak terjadi pergeseran-pergeseran kebijakan yang pada akhirnya mengakibatkan tidak tuntasnya program atau tidak tercapainya program secara maksimal dan berkesinambungan.
- Berkenan dengan pendapatan daerah. Fraksi gerindra berpendapat bahwa pendapatan daerah kita selama ini lebih dominan ditopang dengan dana perimbangan dibanding pendapatan asli daerah sementara tuntutan pembangunan diberbagai sektor jelas menuntut kita kedepan harus berpikir kritis untuk melakukan gebrakan-gebrakan baru yang bisa mengangkat pendapatan asli daerah kita. Dan perlu dibarengi pula dengan pengawasan yang serius dan optimal dibidang keuangan sehingga bisa meminimalisir kebocoran-kebocoran anggaran. Serta menciptakan sistem pengelolaan administrasi yang palid. Hal ini menjadi catatan penting bagi fraksi Gerindra agar di pengaggaran berikutnya tidak terjadi kekacauan alokasi anggaran yang pada akhirnya merugikan rakyat kita sendiri.
- Fraksi gerindra menekankan bahwa dalam Kegiatan-Kegiatan lain diluar program unggulan dan bukan prioritas baik dalam RPJPD maupun RPJMD, harus diawali dengan kajian serta pertimbangan yang cermat sehingga tidak ada kesan publik bahwa setiap pembahasan anggaran hanya sebagai tidaka ada kesan publik bahwa setiap pembahasan anggaran hanya sebagai formalitas pemulihan kuota plapon anggaran saja.
- Fraksi gerindra menyampaikan kembali bahwa dalam pelaksanaan pemerintahan dalam pelaksanaan pemerintah daerah, kami berkomitmen memberikan dukungan dan support terhadap suksesnya visi misi Boalemo dikarenakan dalam kajian kami, 14 program DAMAI keseluruhannya berpihak kepada upaya mensejahterakan rakyat boalemo yang hal tersebut telah sejalan dengan program aksi dan amanat partai gerindra, oleh karena itu sebagai warning kami meminta sekali lagi agar pelaksanaan anggaran berikutnya tidak terjadi kembali kesalahan manajemen pengelolaan keuangan daerah. Kejadian yang menimpa tenaga honorer di akhir tahun ini telah menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah untuk membenahi manajemen pengelolaan dan proyeksi penganggaran daerah.
