JAKARTA – Aroma perlawanan terhadap dugaan praktik korupsi di Kabupaten Boalemo kian menyengat. Jumat (8/8/2025), Ibu Kota Negara menjadi panggung terbuka bagi kemarahan publik: sedikitnya 100 spanduk tuntutan terbentang di titik-titik strategis Jakarta — dari jembatan penyeberangan, ruas jalan utama, hingga berdiri tepat di depan gerbang Kejaksaan Agung RI.
Dua pesan besar terpampang jelas di kain-kain protes tersebut. Pertama, “Periksa Bupati Boalemo beserta antek-anteknya, terinformasi telah menerima fee proyek dari salah satu oknum kontraktor.” Kedua, “Panggil dan periksa oknum PPK inisial NDJ sang pengatur proyek di Dinas Kesehatan Boalemo.”
Koordinator Gerak, Abd Wahidin Tutuna, menyebut aksi ini bukan sekadar teatrikal protes, melainkan lanjutan dari konsolidasi serius yang telah digodok sejak beberapa minggu terakhir. “Kami sengaja memilih Jakarta, agar seluruh Indonesia tahu bahwa di Boalemo sedang tidak baik-baik saja. Di sinilah pusat perhatian negeri ini, dan kami pastikan suara rakyat sampai ke telinga penegak hukum,” tegasnya.
Wahidin memperingatkan, jika Kejaksaan Agung dan aparat penegak hukum lainnya tak segera merespons, gelombang perlawanan akan membesar. “Minggu depan, kalau masih sunyi, kami akan turun lagi dengan jumlah massa dan spanduk yang lebih besar,” ancamnya.
Menurutnya, dugaan praktik korupsi di Boalemo tak boleh lagi dipendam. Publik berhak tahu, dan hukum wajib bergerak. “Kami mendesak Kejaksaan Agung mengusut tuntas dugaan fee proyek dan peran oknum PPK di Dinas Kesehatan Boalemo. Jangan biarkan kasus ini tenggelam hanya karena pelakunya pejabat,” pungkas Wahidin.
