Gorontalo –
Upaya memperkuat ketahanan pangan nasional terus digalakkan. Dalam rangka mengimplementasikan delapan program prioritas Asta Cita Pemerintah Prabowo–Gibran, kegiatan penanaman jagung serentak kuartal IV tahun 2025 digelar di Gudang Ketahanan Pangan Polri, Kelurahan Bongohulawa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Rabu (8/10/2025).
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) sebagai bentuk dukungan nyata terhadap program swasembada pangan nasional.
Acara tersebut turut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Gorontalo, serta Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Sitti Nur’ain Sompie, yang hadir mewakili lembaga legislatif daerah.
Dalam arahannya, Kapolri menegaskan pentingnya membangun sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam memperkuat sektor pertanian sebagai fondasi utama kemandirian pangan nasional. Melalui program penanaman jagung serentak ini, Polri berkomitmen mendukung keberlanjutan produksi pangan lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Sitti Nur’ain Sompie, menyampaikan apresiasi tinggi terhadap inisiatif tersebut. Ia menilai kegiatan ini sejalan dengan visi pemerintah daerah untuk menjadikan Gorontalo sebagai lumbung jagung nasional.
“Program ini menunjukkan keseriusan pemerintah dan aparat keamanan dalam mendukung swasembada pangan. Sinergi lintas sektor seperti ini perlu terus diperkuat agar hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya petani di daerah,” ujar Sitti Nur’ain Sompie.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa DPRD akan terus memberikan dukungan kebijakan dan pengawasan terhadap setiap program yang berpihak pada kemandirian pangan serta peningkatan ekonomi masyarakat.
Melalui kegiatan penanaman jagung serentak ini, Pemerintah Provinsi Gorontalo berharap kontribusi daerah terhadap ketahanan pangan nasional semakin meningkat. Momentum tersebut menjadi bukti nyata kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam mewujudkan cita-cita besar bangsa menuju kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.
