SHARENEWS.ID, Gorut- Pelaksana Tugas Bupati (PLT) Gorontalo Utara (Gorut), Thariq Modanggu meminta kepada pemerintah pusat untuk dapat menunda wacana penghapusan tenaga honorer pada tahun 2023 nanti.
Hal itu sebagaimana disampaikan Thariq Modanggu, saat diberikan kesempatan menjadi pembicara pada pembahasan penundaan penghapusan PTT yang menjadi salah satu pembahasan pada Rapat Kerja Nasional ke-XIV Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) ke-XIV yang digelar di Bogor, Minggu (19/6/2022).
Dihadapan seluruh peserta Thariq Modanggu meminta kepada pemerintah untuk menunda wacana penghapusan tenaga honorer pada tahun 2023 mendatang.
“Kalau bisa, rencana penghapusan tenaga honor di tahun 2023 ditunda dulu, karena kondisi daerah/kabupaten-kota di Indonesia tidak sama dengan kondisi lokal, tantangan , masalah maupun potensinya beda,” kata Thariq Modanggu.
Thariq juga menambahkan, wacana penghapusan tenaga honorer, harus benar-benar di dasarkan pada data serta kajian dampak dari penghapusan yang dimaksud.
“Kalau hal ini akan langsung diterapkan, sektor pendidikan, kesehatan dan pelayanan pasti akan menghadapi banyak masalah di lapangan,” tegasnya.
Poin kedua yang juga diperjuangkan Plt. Bupati Gorut adalah RUU Pesisir dan Kepulauan yang kita menjadi usul inisiatif DPD-RI dan diperjuangkan oleh ASPEKSINDO.
“12 poin yang dibahas dan diolah menjadi rekomendasi APKASI itu akan disampaikan kepada Presiden serta Kementerian Lembaga terkait,” pungkas Thariq. (Adv/SN07)
