Oleh : NOLDI KATILI
Aksi yang digelar oleh mereka yang menyebut dirinya Aliansi Rakyat Peduli Bone Bolango di halaman DPRD Bone Bolango pada Kamis (26/2/2026), seharusnya menjadi ruang sakral penyampaian aspirasi. Kata “Rakyat” dan “Peduli”, dua kata yang terdengar agung, seolah lahir dari kegelisahan kolektif atas nasib daerah. Namun ketika fakta di lapangan berbicara lain, kata itu justru terasa seperti ironi yang dipoles rapi.
Sebagai warga Bone Bolango, saya tidak menulis ini dari cerita angin lalu. Saya berbincang langsung dengan beberapa peserta aksi. Pengakuannya lugas: Rp100 ribu per orang untuk hadir, dengan durasi aksi dari pukul 08.00 sampai 12.00 WITA. Empat jam. Ada jam mulai, ada jam selesai. Kepedulian yang dibatasi waktu, seperti kontrak kerja paruh waktu.
Transportasi pun terorganisir dengan baik. Mobil pickup dibayar Rp500 ribu per unit. Jumlahnya, menurut pengakuan seorang peserta aksi lebih dari 10 unit. Artinya, sebelum satu pun tuntutan dibacakan, sistem mobilisasi sudah dihitung matang. Ini bukan spontanitas warga yang gelisah; ini manajemen logistik yang rapi.
Mari kita bicara secara faktual. Jika lebih dari 10 pickup dikerahkan dan masing-masing memuat belasan orang, maka total biaya mobilisasi bisa mencapai puluhan juta rupiah. Pertanyaannya sederhana namun mendasar: siapa yang membiayai? Dan untuk kepentingan siapa?
Di titik ini, persoalannya bukan lagi soal boleh atau tidaknya aksi unjuk rasa. Aksi unjuk rasa atau demonstrasi adalah hak. Tetapi hak itu kehilangan makna ketika partisipasi dibeli. Ketika kehadiran ditentukan oleh amplop, maka yang berdiri di depan gedung dewan bukan lagi suara hati, melainkan massa yang memenuhi kuota.
Lebih tajam lagi, praktik seperti ini merusak fondasi demokrasi lokal. Ia menciptakan budaya transaksional dalam ruang publik. Publik akan belajar satu hal yang keliru: bahwa untuk terlihat sebagai “rakyat”, cukup siapkan anggaran. Aspirasi bukan lagi hasil kesadaran, melainkan hasil mobilisasi.
Yang paling berbahaya adalah dampak jangka panjangnya. Setiap gerakan berikutnya—meski murni—akan dicurigai. Setiap teriakan akan dianggap berbayar. Dan pada akhirnya, rakyat yang benar-benar ingin bersuara akan kehilangan kepercayaan publik karena ulah segelintir pihak yang menjadikan aksi sebagai “proyek”.
Aliansi Rakyat Peduli Bone Bolango tentu punya ruang untuk menjelaskan. Klarifikasi terbuka adalah keharusan jika ingin menjaga kredibilitas. Namun bila pengakuan para peserta aksi kepada saya itu benar, maka kita tidak boleh membungkusnya dengan istilah halus. Ini bukan gerakan moral. Ini mobilisasi berbiaya.
Sebagai warga Bone Bolango, saya tidak mempersoalkan orang yang menerima Rp100 ribu. Saya mempersoalkan sistem yang membuat suara rakyat dihargai setara upah empat jam berdiri. Jika “rakyat” bisa dihadirkan dengan uang tunai dan pickup sewaan, maka yang sedang kita saksikan bukan penguatan demokrasi, melainkan pelemahannya secara sistematis.
Demokrasi memang memberi ruang untuk berbeda pendapat. Tetapi ia tidak pernah mengajarkan bahwa legitimasi bisa dibeli. Dan jika hari ini kita membiarkan suara publik ditakar dengan nominal, jangan heran bila esok hari kebenaran pun ikut ditawar.
