Boalemo – Anggota DPRD Kabupaten Boalemo, Harijanto Mamangkey, melaksanakan kegiatan reses masa sidang kedua Tahun 2026 di Desa Tanah Putih, Kecamatan Dulupi. Kegiatan tersebut dimanfaatkan masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi, dengan fokus utama pada kebutuhan rumah layak huni dan fasilitas jamban bagi warga kurang mampu di Desa Tanah Putih dan Desa Polohungo.
Dalam dialog yang berlangsung terbuka dan penuh keakraban, sejumlah warga mengungkapkan bahwa masih banyak keluarga yang tinggal di rumah dengan kondisi tidak layak. Bahkan, sebagian warga belum memiliki jamban sehat, sehingga terpaksa buang air di tempat yang tidak semestinya. Kondisi ini dinilai sangat memprihatinkan karena berdampak langsung pada kesehatan, kenyamanan, serta kualitas hidup masyarakat.
“Rumah kami sudah tidak layak, atap bocor, dinding rapuh, dan masih ada warga yang belum memiliki jamban,” ungkap salah satu warga Desa Tanah Putih saat menyampaikan aspirasinya.
Menanggapi hal tersebut, Harijanto Mamangkey menegaskan bahwa persoalan rumah layak huni dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus menjadi perhatian serius pemerintah. Ia berkomitmen untuk membawa serta memperjuangkan aspirasi tersebut dalam pembahasan di DPRD Kabupaten Boalemo, sekaligus mendorong sinergi dengan pemerintah daerah dan dinas terkait.
“Kebutuhan rumah layak huni dan jamban sehat adalah hak dasar masyarakat. Aspirasi ini akan saya kawal agar dapat masuk dalam program prioritas pemerintah daerah,” tegas Harijanto Mamangkey.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya pendataan yang akurat agar bantuan yang disalurkan benar-benar tepat sasaran. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah desa, kecamatan, dan legislatif sangat diperlukan untuk memastikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat segera memperoleh bantuan.
Melalui kegiatan reses ini, Harijanto Mamangkey berharap terjalin komunikasi yang efektif antara masyarakat dan wakil rakyat, sehingga berbagai persoalan di tingkat desa dapat ditindaklanjuti secara konkret melalui kebijakan dan program pembangunan daerah.
