Boalemo – Asosiasi Kabupaten (Askab) PSSI Boalemo akhirnya angkat bicara menanggapi kekecewaan manajer Dulupi FC terkait sanksi terhadap tim U-20 mereka yang dinilai tidak objektif. Ketua Askab Boalemo, Sihanouk Is Manto, atau yang akrab disapa Om Popon Samudra (OPS), menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan regulasi yang berlaku.
“Kami Askab tidak sewenang-wenang mengeluarkan keputusan itu. Semua kami lakukan berdasarkan Statuta PSSI dan berkoordinasi dengan Komisi Disiplin Asprov PSSI Gorontalo,” ujar OPS saat dikonfirmasi, Senin (24/6/2025).
OPS menyarankan pihak-pihak yang merasa keberatan agar terlebih dahulu membaca dan memahami Statuta PSSI sebelum melontarkan tuduhan.
“Kalau dinilai tidak objektif, silakan dibaca dulu Statuta PSSI. Semua ada dasar hukumnya,” tegasnya.
Menunggu Kepengurusan Baru
Terkait belum adanya hasil banding yang diajukan oleh pihak Dulupi FC, OPS menjelaskan bahwa hal itu bukan karena kelalaian Askab, melainkan karena masa kepengurusan mereka telah berakhir.
“Periode kepengurusan kami sudah berakhir pada Mei kemarin. Tidak mungkin kami mengeluarkan keputusan banding di masa kami sudah tidak menjabat,” kata dia.
OPS menambahkan bahwa keputusan banding tersebut nantinya akan diproses oleh pelaksana tugas (Plt) Ketua Askab Boalemo yang akan ditunjuk langsung oleh Asprov PSSI Gorontalo.
Langkah Tegas untuk Perbaikan Sepak Bola Daerah
Ia juga menyebutkan bahwa langkah-langkah yang diambil selama masa kepengurusan Askab Boalemo merupakan bagian dari upaya transformasi dan penertiban sepak bola di Boalemo, khususnya terkait isu pelanggaran seperti manipulasi usia pemain.
“Kami hanya ingin tidak ada lagi klub yang melanggar Statuta PSSI di Boalemo ini. Masalah dugaan pencurian umur sangat merugikan banyak pihak, terutama klub-klub lain yang bermain dengan sportif,” ujarnya dengan nada tegas.
OPS menilai, beruntung kasus ini mencuat saat turnamen masih berlangsung, bukan setelahnya. Sebab, jika terungkap belakangan, sanksi yang dijatuhkan bisa lebih berat.
“Kalau masalah ini ditemukan setelah turnamen berakhir, sanksinya bisa lebih berat. Bukan cuma pemotongan poin, tapi bisa sampai pencabutan gelar juara, larangan bermain 1 sampai 3 tahun, bahkan denda finansial,” pungkas OPS.
Dengan demikian, ia menegaskan bahwa segala proses terkait hasil banding kini berada di tangan Asprov PSSI Gorontalo melalui Plt yang akan segera ditunjuk.
