BOALEMO — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boalemo berkomitmen penuh memastikan seluruh suara masyarakat terakomodasi dalam kebijakan resmi daerah. Komitmen ini dipertegas melalui Rapat Paripurna penyampaian laporan hasil turun lapangan masa persidangan kedua tahun 2026 yang digelar pada Selasa (10/2).
Langkah strategis tersebut dilakukan agar setiap keluhan dan kebutuhan warga yang diserap para legislator tidak hanya menjadi catatan administratif semata. Hal ini bertujuan agar aspirasi warga bertransformasi menjadi Pokok-Pokok Pikiran (Pokpir) DPRD yang wajib disinkronkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Boalemo, Karyawan Eka Putra Noho, fraksi-fraksi memaparkan sejumlah temuan krusial yang mencakup berbagai sektor kehidupan masyarakat. Fokus utama yang menjadi sorotan meliputi akselerasi pembangunan infrastruktur seperti perbaikan jalan tani dan akses penghubung desa yang selama ini masih terhambat.
Selain itu, para wakil rakyat juga menekankan pentingnya penguatan ekonomi kerakyatan melalui program pemberdayaan UMKM serta bantuan sektor pertanian yang lebih tepat sasaran. Isu sosial seperti penanganan stunting dan peningkatan fasilitas kesehatan di wilayah pelosok turut menjadi agenda prioritas yang harus segera ditangani oleh pemerintah daerah.
Ketua DPRD menegaskan bahwa sinkronisasi antara Pokpir dan RKPD adalah harga mati untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Eka menyatakan bahwa DPRD tidak boleh hanya berfungsi sebagai stempel formal bagi kebijakan pemerintah, melainkan harus memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal aspirasi konstituen agar masuk dalam skema penganggaran tahun 2026.
Upaya pengawalan ini juga dimaksudkan sebagai fungsi kontrol agar dokumen perencanaan pembangunan lebih condong pada kebutuhan dasar masyarakat daripada proyek yang bersifat seremonial. Dengan masuknya aspirasi rakyat ke dalam RKPD, pemerintah daerah diharapkan memiliki pedoman yang jelas dalam menyusun anggaran demi kemajuan Kabupaten Boalemo yang lebih inklusif.
