BOALEMO — Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Boalemo Muhammad Amin meminta data desil yang digunakan pemerintah dalam penyaluran bantuan harus menggambarkan kondisi riil masyarakat di lapangan.
Amin menyampaikan hal itu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Boalemo. RDP berlangsung bersama Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Sosial dan PMD, serta Bappeda Kabupaten Boalemo, Senin (7/9/2026).
Amin menjelaskan RDP digelar menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait klasifikasi desil. Masyarakat menilai klasifikasi tersebut tidak sesuai dengan kondisi warga.
Sejumlah kepala desa turut menyampaikan ketidaksesuaian data penerima bantuan kepada anggota DPRD. Ketidaksesuaian itu terjadi dengan kondisi masyarakat di wilayah masing-masing.
Persoalan data semakin menjadi perhatian ketika pemerintah menyalurkan bantuan pangan. Penyaluran itu berlangsung di tengah kondisi masyarakat yang terdampak krisis air dan pangan akibat musim kemarau.
Amin menilai data yang menjadi dasar kebijakan pemerintah tidak cukup hanya tersedia dalam sistem administrasi. Data tersebut harus diperbarui dan divalidasi agar sesuai perkembangan kondisi masyarakat.
“Program satu data harusnya menjadi instrumen untuk memaksimalkan penyelesaian persoalan sosial di lapangan. Karena itu, kualitas data harus terus diperbaiki dan diperbarui sesuai kondisi masyarakat,” kata Amin.
Amin menegaskan pembaruan data penting dilakukan agar program pemerintah, khususnya penyaluran bantuan, menyasar masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Ketua Fraksi Gerindra itu berharap koordinasi antara pemerintah daerah, BPS, pemerintah desa, dan DPRD terus diperkuat.
Amin menargetkan koordinasi itu memastikan data yang digunakan dalam pengambilan kebijakan semakin akurat. Data tersebut diharapkan sesuai dengan kondisi di lapangan.
