GORONTALO — Anggota Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Anas Jusuf, mendesak Biro Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Setda Provinsi Gorontalo untuk segera mengambil langkah konkret dalam mengatasi kelangkaan dan antrean panjang BBM jenis solar subsidi yang kian meresahkan para pelaku usaha kecil.
Hal tersebut ditegaskan Anas Jusuf dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi 3 Bidang Perencanaan & Pembangunan DPRD Provinsi Gorontalo bersama Mitra OPD dalam rangka membahas KUA/PPAS APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo, Selasa (28/7/2026).
Dalam rapat tersebut, Anas menyoroti peran Biro Ekbang yang terintegrasi dalam Satuan Tugas (Satgas) BBM serta memiliki tugas pokok menjaga stabilitas harga dan pengendalian inflasi daerah. Menurutnya, persoalan distribusi solar subsidi saat ini sudah sangat krusial karena berdampak langsung pada perekonomian masyarakat menengah ke bawah.
“Solar ini sangat-sangat dibutuhkan sekali oleh pelaku ekonomi, khususnya ekonomi menengah ke bawah. Truk-truk mengantre hampir setiap hari dan panjangnya bisa sampai berkilometer-kilometer. Kasihan para pengusaha kecil dan sopir yang harus bertahan antre berhari-hari hanya untuk mendapatkan solar,” ujar Anas Jusuf di hadapan pimpinan rapat dan perwakilan OPD.
Anas membeberkan bahwa berdasarkan penelusuran dan diskusinya dengan warga serta pelaku usaha di lapangan, ditemukan dugaan kuat adanya praktik penyalahgunaan dan modus operandi penimbunan solar subsidi oleh oknum tertentu.
“Hasil pengamatan dan diskusi di lapangan menunjukkan ada indikasi truk keluar-masuk dari lokasi penimbunan. Bahkan ada dugaan sekitar 50 persen solar subsidi justru dijadikan lahan bisnis menggunakan modus multiple nomor polisi (nopol). Akibatnya, pengusaha kecil yang benar-benar membutuhkan malah tidak kebagian,” ungkapnya tegas.
Kondisi tersebut memaksa sebagian pelaku usaha kecil membeli solar di tingkat eceran dengan harga yang melambung tinggi hingga mencapai Rp18.000 per liter. Padahal, dari pihak Pertamina sendiri telah mengonfirmasi bahwa alokasi pasokan solar subsidi untuk daerah sebenarnya sudah terpenuhi sesuai kuota hingga ke depo. Kebocoran diduga kuat terjadi pada rantai distribusi dari SPBU menuju konsumen akhir.
Menanggapi situasi ini, Anas Jusuf meminta Biro Ekbang tidak sekadar melakukan pengamatan, tetapi bertindak nyata sebagai bagian dari Satgas BBM untuk memutus rantai permainan yang merugikan masyarakat.
“Apa langkah-langkah nyata yang akan dilakukan Biro Ekbang dan Satgas BBM untuk mengatasi persoalan ini? Kita wajib men-support para pengusaha kecil agar mereka tetap bisa bertahan dan roda perekonomian daerah terus berjalan,” pungkas Anas.
