BOALEMO, SHARENEWS.ID — Antrean kendaraan untuk mendapatkan BBM bersubsidi di sejumlah SPBU Kabupaten Boalemo menjadi perhatian Komisi II DPRD Boalemo.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Boalemo Silfana Saidi mendorong pemerintah daerah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan BBM. Satgas ini memperkuat pengawasan distribusi BBM bersubsidi di lapangan.
Silfana menyampaikan hal itu usai Komisi II DPRD Boalemo berkonsultasi dengan Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo. Konsultasi berlangsung di ruang Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Senin (14/9/2026).
Silfana menyebut konsultasi tersebut membahas persoalan distribusi dan ketersediaan BBM. Persoalan ini belakangan menjadi perhatian masyarakat, khususnya terkait antrean panjang di SPBU.
Silfana menyebut antrean BBM tidak hanya terjadi di Boalemo. Kondisi serupa juga menjadi perhatian di sejumlah daerah, termasuk Provinsi Gorontalo.
“Kondisi BBM saat ini memang menjadi fenomena yang cukup menyita perhatian. Di Gorontalo sendiri, salah satu yang banyak memengaruhi adalah panic buying di tengah masyarakat,” kata Silfana.
Silfana menjelaskan kenaikan harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax dan Dexlite turut memengaruhi pola konsumsi masyarakat. Sebagian pengguna BBM nonsubsidi kembali beralih menggunakan BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar.
“Ketika harga BBM nonsubsidi naik, masyarakat yang sebelumnya menggunakan Pertamax atau Dexlite kemudian kembali beralih ke BBM subsidi. Akibatnya, tekanan terhadap permintaan Pertalite dan Solar meningkat dan antrean di SPBU menjadi semakin panjang,” ujarnya.
Silfana menilai persoalan tersebut perlu diikuti pengawasan langsung terhadap distribusi BBM di lapangan. Ia menegaskan pemerintah tidak cukup hanya melihat panjangnya antrean.
Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo menyarankan DPRD Boalemo berkoordinasi dengan pemerintah daerah dari hasil konsultasi tersebut. Koordinasi ini mendorong pembentukan Satgas Pengawasan BBM bersama Bupati Boalemo.
“Setelah kembali ke Boalemo, kami disarankan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati, untuk mendorong pembentukan Satgas Pengawasan BBM,” kata Silfana.
Silfana menyebut satgas tersebut diharapkan melakukan pengawasan langsung di SPBU. Pengawasan itu mencakup distribusi BBM, kondisi antrean, hingga persoalan yang ditemukan di lapangan.
“Dengan satgas ini terbentuk, kita bisa langsung action melakukan pengawasan di SPBU. Dari situ kita mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai apa sebenarnya yang terjadi, sehingga solusi yang diambil juga bisa lebih tepat,” jelasnya.
Silfana menilai satgas perlu mengantisipasi kemungkinan penyalahgunaan BBM bersubsidi selain mengawasi distribusi. Penyalahgunaan ini dapat merugikan masyarakat luas.
“Yang paling penting, satgas ini juga mengawasi kalau ada penyelewengan BBM. Jangan sampai BBM yang seharusnya dinikmati masyarakat justru disalahgunakan dan akhirnya merugikan masyarakat banyak,” tegasnya.
Komisi II DPRD Boalemo akan membawa hasil konsultasi tersebut untuk dikoordinasikan dengan pemerintah daerah Boalemo. Silfana berharap langkah ini memperkuat pengawasan sekaligus membantu mencari solusi atas persoalan antrean dan distribusi BBM bersubsidi di Boalemo.
