BONE BOLANGO — Bupati Bone Bolango Ismet Mile meminta Pemkab bersama DPRD mempercepat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Ismet menargetkan pembahasan anggaran itu tuntas dan disahkan paling lambat November 2026.
Ismet menyampaikan target tersebut dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Bone Bolango, Senin (7/9/2026). Ia menyoroti keterlambatan pembahasan KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2026.
Ismet menilai keterlambatan itu dapat memengaruhi waktu penyusunan APBD 2027. “Sebetulnya, KUA-PPAS ini sudah agak terlambat dalam waktu pembahasan,” kata Ismet.
Ismet menjelaskan pembahasan KUA-PPAS bermuara pada penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. “Ujung daripada pembahasan KUA-PPAS ini adalah penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Sementara kita akan memasuki pembentukan APBD Tahun Anggaran 2027,” ujarnya.
Ismet meminta pemerintah daerah dan DPRD memperpendek waktu pembahasan KUA-PPAS Perubahan 2026. Ia menekankan langkah itu tanpa mengabaikan tahapan dan ketelitian proses penganggaran.
“Ini tidak berarti kita akan melompati langkah kegiatan penanganan pembahasan KUA-PPAS atau terburu-buru, tidak,” ujarnya. “Tapi barangkali kita bisa memperpendek waktu, agar waktu yang panjang kita gunakan dalam rangka membahas APBD Tahun 2027.”
Ismet menegaskan APBD Bone Bolango 2027 diharapkan selesai dan diketuk palu pada November 2026. Ia menyebut pengesahan lebih awal memberi waktu cukup bagi pemerintah daerah mempersiapkan program pembangunan sejak awal tahun.
“Saya sudah memohonkan kepada Bapak Ketua, sebaiknya kalau memungkinkan APBD 2027 ini kita selesaikan. Setelah ketuk palu, jangan Desember baru masuk. Kita berusaha harus selesai pada November 2026,” tegasnya.
Ismet menekankan penyusunan APBD harus diarahkan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ia meminta pemerintah daerah dan DPRD memastikan setiap kebijakan anggaran menjawab kebutuhan masyarakat.
“Bupati dan perangkatnya, Ketua DPRD dan perangkatnya, kita sama-sama berkomitmen agar semua kegiatan dalam arah penggunaan anggaran dan pelaksanaan pembangunan mendukung peningkatan kualitas kehidupan masyarakat,” kata dia.
Ismet meminta Sekretaris Daerah dan seluruh organisasi perangkat daerah menerjemahkan kebutuhan masyarakat ke dalam program konkret. Ia menegaskan anggaran daerah harus mendorong stabilitas dan mempercepat pembangunan.
“Intinya hanya satu, bagaimana menciptakan stabilitas daerah agar seluruh akses pembangunan dapat dipercepat dan kesejahteraan masyarakat segera terwujud,” ujarnya.
Pemerintah daerah dituntut lebih cermat menentukan skala prioritas pembangunan di tengah keterbatasan sumber pendanaan. Bone Bolango yang belum memiliki basis industri kuat masih menjadikan APBD sebagai instrumen penting pembiayaan pembangunan.
Pemerintah daerah terus melihat peluang peningkatan pendapatan daerah, termasuk dari sektor pertambangan yang masih dalam tahap eksplorasi. Peningkatan sumber pendapatan itu tetap harus berjalan sesuai ketentuan dan memperhatikan kepentingan masyarakat serta lingkungan.
Pemerintah daerah dan DPRD kini memiliki waktu terbatas menyelesaikan seluruh tahapan penganggaran menuju target November 2026. Percepatan ini diharapkan membuat program pembangunan berjalan lebih efektif sejak awal tahun anggaran.
