Gorontalo—Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo memastikan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia akan menindaklanjuti persoalan terkait Hak Guna Usaha (HGU) lahan kelapa sawit yang menjadi sorotan masyarakat. Hal itu disampaikan dalam aksi demo yang berlangsung di Kantor DPRD, Senin (10/11/2025).
Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Umar Karim, menegaskan bahwa KPK saat ini tengah fokus pada penanganan sektor perkebunan sawit. Sementara itu, persoalan pertambangan belum masuk ke tahap penyidikan KPK.
“KPK belum menangani persoalan pertambangan, mereka masih fokus pada sawit. Kan ada tahapannya, soal pertambangan belum masuk ke KPK. Yang masuk KPK itu sawit sudah ada suratnya. Mohon pahami, mereka itu penyidik terbatas, tidak bebas seperti kita politisi. Tapi mereka sampaikan akan tindak lanjuti, dan itu sudah ada suratnya, clear,” ungkap Umar Karim.
Ia menambahkan bahwa KPK telah memastikan akan turun ke lapangan pada Rabu dan Kamis mendatang.
“Yang penting KPK sudah lihat bahwa permasalahan ini mereka sudah yakin. Hari Rabu dan Kamis mereka akan turun lapangan, dan bapak/ibu yang ada di sini akan diundang, tapi saya tidak bisa sebutkan siapa-siapa namanya. Clear, dari Boalemo juga akan diundang,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili, menegaskan komitmen DPRD untuk berpihak pada kepentingan rakyat dan menuntaskan persoalan HGU sawit hingga tuntas.
“Bapak/ibu sekalian, kalau ditanya komitmen kami, kami pasti berada di belakang bapak ibu. Apa yang diinginkan oleh rakyat pasti kami dukung sampai tuntas. Tetapi di DPRD itu ada mekanisme yang menangani ini Pansus Sawit. Kami sudah sampai ke KPK dan mendatangkan KPK ke sini karena ingin menyelesaikan masalah ini,” ujar Thomas.
Thomas menegaskan DPRD tidak memiliki kepentingan apapun dengan pihak perusahaan sawit.
“Jadi jangan diragukan, kami tidak ada kepentingan apa-apa dengan sawit. Kalau harus dicabut, kami siap untuk melanjutkan surat pencabutan. Besok Rabu dan Kamis kami akan turun, hanya saja belum ditentukan lokasi mana yang akan KPK dalami,” pungkasnya
