Boalemo, 24 November 2025 — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boalemo melalui Komisi I dan Komisi II menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Gabungan untuk membahas berbagai persoalan strategis yang menjadi sorotan masyarakat. RDP ini menghadirkan sejumlah pihak terkait dari perangkat daerah, lembaga teknis, hingga perwakilan masyarakat yang terdampak.
RDP gabungan tersebut menyoroti lima isu utama yang tengah menjadi perhatian publik, yakni insentif pengacara Pemerintah Daerah, program pemutakhiran PTSL Sertifikat Eks Transmigrasi di Desa Harapan, dugaan kecurangan dalam proses penilaian seleksi perangkat desa, permasalahan penguasaan lahan masyarakat oleh PT PG Gorontalo, serta keluhan pelayanan di RSUD drg. Clara Gobel Boalemo.
Pada pembahasan pertama, DPRD menggali penjelasan mengenai mekanisme dan dasar pemberian insentif bagi pengacara pemerintah daerah yang dinilai belum berjalan optimal. Komisi menekankan pentingnya transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi agar tidak menimbulkan potensi masalah hukum.
Isu kedua, terkait pemutakhiran Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk wilayah Eks Transmigrasi di Desa Harapan, menjadi perhatian serius karena menyangkut kepastian hukum atas tanah masyarakat. DPRD meminta jaminan bahwa proses pemutakhiran data dilakukan secara akurat dan tanpa mengabaikan hak-hak warga.
Komisi I dan II juga menyoroti dugaan kecurangan dalam seleksi perangkat desa, yang dilaporkan oleh masyarakat. DPRD meminta klarifikasi dari pihak terkait dan menegaskan bahwa proses seleksi harus berjalan objektif, transparan, dan bebas dari intervensi.
Sementara itu, permasalahan penguasaan lahan oleh PT PG Gorontalo kembali mengemuka setelah sebelumnya juga dibahas pada forum RDP tertanggal 12 Agustus 2025. DPRD menegaskan perlunya verifikasi lanjutan serta langkah penyelesaian yang mengedepankan keadilan bagi masyarakat pemilik lahan.
Topik terakhir menyentuh sektor kesehatan, yaitu keluhan masyarakat terhadap pelayanan RSUD drg. Clara Gobel Boalemo. Komisi meminta manajemen rumah sakit memberikan klarifikasi mengenai mutu layanan, kesiapan tenaga medis, dan keluhan terkait administrasi.
Melalui RDP gabungan ini, DPRD Kabupaten Boalemo menegaskan komitmennya untuk mengawal setiap persoalan publik secara terbuka dan responsif. Semua temuan dan masukan dari rapat akan menjadi dasar bagi DPRD dalam memberikan rekomendasi, termasuk mendorong perbaikan nyata oleh pemerintah daerah dan pihak terkait. DPRD juga memastikan tindak lanjut dari setiap isu akan terus dipantau hingga ditemukan jalan keluar yang adil dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
