GORONTALO, SHARENEWS.ID — Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Gorontalo Daerah Pemilihan (Dapil) I Kota Gorontalo mengunjungi Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (Kumperindag) Provinsi Gorontalo, Senin (9/11/2026).
Kunjungan ini bagian dari Reses Masa Persidangan Pertama Tahun 2026-2027. Seluruh anggota DPRD Dapil I Kota Gorontalo hadir dalam kunjungan tersebut. Kepala Dinas Kumperindag Fayzal Lamakarata menerima rombongan bersama jajarannya di ruang kepala dinas.
Kunjungan ini bertujuan memperoleh informasi tentang kontribusi program Pemerintah Provinsi Gorontalo. Rombongan menggali dampak program itu bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya di Kota Gorontalo.
Anggota DPRD Dapil I Hamzah Muslimin menyebut pertemuan ini momentum memperkuat koordinasi. Ia ingin program pemerintah selaras agar pelaksanaannya lebih terarah dan bermanfaat nyata bagi masyarakat.
Hamzah menilai perlu langkah strategis membangun harmonisasi program antarlembaga. Harmonisasi itu mempermudah identifikasi, antisipasi, dan solusi atas persoalan di lapangan.
“Melalui pertemuan ini, kami ingin mengetahui lebih dekat sejauh mana program pemerintah provinsi berkontribusi terhadap daerah. Selain itu, penting untuk menyusun langkah strategis dalam mengharmonisasikan program pemerintah agar lebih terarah, sehingga persoalan yang muncul dapat dideteksi lebih dini dan dicarikan solusi untuk tindak lanjut ke depan,” ungkap Hamzah.
Fayzal menyampaikan apresiasi atas kunjungan pimpinan dan anggota DPRD Dapil I. Ia menjelaskan penyaluran bantuan kepada masyarakat, khususnya di Kota Gorontalo, mengacu pada data desil 1 hingga 4. Data itu menentukan kelompok masyarakat yang menjadi prioritas penerima.
Fayzal menyebut data tersebut menjadi acuan bersama seluruh perangkat daerah. Acuan itu memastikan bantuan pemerintah sampai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Fayzal menegaskan penyaluran bantuan juga harus memperhatikan klasifikasi dan peruntukan program. Klasifikasi itu mencakup bantuan sosial, bantuan pengembangan usaha, dan bantuan bagi pelaku UMKM.
“Setiap program bantuan harus disesuaikan dengan klasifikasi dan peruntukan programnya. Ada bantuan sosial, bantuan usaha, bantuan UMKM, dan bentuk bantuan lainnya. Hal ini menjadi acuan kami dalam menentukan mekanisme penyaluran agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” jelas Fayzal.
Fayzal menambahkan dinasnya menyalurkan bantuan berdasarkan proposal yang masuk. Proposal itu melalui verifikasi lapangan sebelum penyaluran. Verifikasi memastikan kesesuaian data, kondisi calon penerima, dan kebutuhan bantuan.
DPRD Provinsi Gorontalo berharap kunjungan ini memperkuat koordinasi dan harmonisasi antara pemerintah daerah dan perangkat daerah. Dengan begitu, program pembangunan dan pemberdayaan ekonomi berjalan lebih efektif, terukur, dan tepat sasaran.
