Gorontalo, Sharenews.id – Pembongkaran lining mulai terlihat di ruas bangunan BPLKR 4 dan BPLKR 5 menuju perempatan lampu merah Desa Luhu.
Pimpinan dan anggota Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo menyaksikan langsung awal rehabilitasi DI Pilohayanga itu.
Rombongan Komisi III meninjau titik nol pekerjaan untuk memastikan kesiapan proyek yang bersumber dari program Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2026.
Mereka sekaligus mengecek kondisi infrastruktur irigasi yang akan direhabilitasi. PT Brantas Abipraya, BUMN pelaksana proyek, memulai pekerjaan sejak 2 November 2026 dengan dana APBN.
Anggaran Rehabilitasi DI Pilohayanga dan DI Bulia
Anggota Komisi III Syarifuddin Bano menyebut anggaran rehabilitasi DI Pilohayanga mencapai sekitar Rp28 miliar. DI Bulia dan sekitarnya mendapat alokasi sekitar Rp22 miliar hingga hampir Rp23 miliar.
Syarifuddin menjelaskan, program Inpres Nomor 2 Tahun 2026 mencakup delapan pekerjaan infrastruktur di Provinsi Gorontalo dalam dua paket. Menurut dia, program ini menjadi dukungan penting bagi irigasi di tengah keterbatasan anggaran dari skema pendanaan lain.
Jadwal Kerja Mengikuti Masa Panen Petani
Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo, melalui Bidang Sumber Daya Air, menggelar sosialisasi bersama pihak terkait pada 2 November 2026. Para pihak sepakat memulai pekerjaan dari lokasi yang tidak berhubungan langsung dengan pengambilan air.
Pelaksana menyesuaikan jadwal dengan sistem buka-tutup aliran air. Langkah itu menjaga pasokan air bagi petani yang padinya sudah mendekati masa panen.
Kata Ketua Komisi III
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tulie, menyebut bendungan dan jaringan irigasi Pilohayanga sudah berusia kurang lebih 20 tahun. Rehabilitasi itu masuk dalam empat paket kegiatan yang mencakup DI Pilohayanga, DI Dulupi-Tongo di Kabupaten Gorontalo Utara, dan DI Bulia.
“Pekerjaan sudah mulai berjalan, khususnya pada bagian atas. Kami berharap pelaksanaannya dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama para petani yang selama ini bergantung pada jaringan irigasi tersebut,” ungkap Espin. Minggu (8/11/2026).
Syarifuddin mengimbau warga sekitar lokasi ikut mengawasi proyek agar kualitas pekerjaan terjaga. Ia juga meminta pelaksana melibatkan tenaga kerja lokal supaya warga setempat merasakan manfaat ekonomi. Komisi III menegaskan akan terus mengawasi kualitas pekerjaan, ketepatan waktu penyelesaian, dan keberlanjutan layanan air bagi lahan pertanian.
