BOALEMO, SHARENEWS.ID — Ketua DPRD Kabupaten Boalemo Karyawan Eka Putra Noho meminta penjelasan dan evaluasi terhadap penggunaan aplikasi dalam penyaluran BBM subsidi di SPBU Mananggu.
Eka menyampaikan hal itu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Kabupaten Boalemo, Rabu (9/9/2026). RDP berlangsung bersama Dinas Kelautan dan Perikanan, pihak SPBU, dan masyarakat Mananggu.
Eka menilai penggunaan aplikasi perlu dievaluasi, terutama jika sistem tersebut menyebabkan masyarakat menunggu lama hingga kuota pengisian habis. Ia mempertanyakan penggunaan aplikasi setelah sebelumnya sudah tersedia sistem barcode dalam penyaluran BBM.
“Ketika masyarakat tidak mendapatkan keadilan, mereka menyampaikan surat ke DPRD untuk ditindaklanjuti. Kami tidak mau ada kesimpulan sepihak,” ujar Eka.
Eka menyebut DPRD akan mencari solusi berdasarkan persoalan yang ditemukan di lapangan. Ia meminta mekanisme penyaluran BBM subsidi dijelaskan secara terbuka agar masyarakat memahami aturan yang berlaku.
Eka menyoroti kemungkinan terjadinya pengisian berulang oleh kendaraan atau akun tertentu. Ia menilai persoalan tersebut perlu diperiksa agar antrean dan kuota BBM subsidi dikelola secara adil.
Eka menyebut DPRD akan melakukan kunjungan lapangan untuk melihat langsung kondisi penyaluran BBM di SPBU Mananggu. DPRD juga akan mengevaluasi rekomendasi terkait penyaluran BBM untuk sektor pertanian.
Manajer SPBU Mananggu Abd. Rahman Djafar menyatakan pihaknya siap mengevaluasi sistem aplikasi dan pelayanan kepada masyarakat. Pengelola SPBU meminta maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam pelayanan.
Rahman menjelaskan sistem antrean melalui aplikasi sebelumnya diterapkan sebagai upaya mengatasi antrean panjang. Mekanisme tersebut akan kembali dievaluasi, termasuk terhadap akun atau kendaraan yang diduga melakukan pengisian berulang.
