BOALEMO, SHARENEWS.ID — Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Boalemo mengingatkan pemerintah daerah agar penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 tidak sekadar berorientasi pada penyesuaian angka anggaran, tetapi harus mengutamakan efektivitas belanja, kemampuan keuangan daerah, dan kebutuhan masyarakat.
Pandangan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Golkar, I Wayan Yudiastika, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Boalemo, Selasa (11/8/2026), saat menyampaikan sikap fraksi terhadap rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2026.
Fraksi Golkar pada prinsipnya menerima rancangan perubahan KUA dan PPAS tersebut. Namun, penerimaan itu disertai sejumlah catatan penting yang diminta menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan anggaran hingga akhir tahun.
I Wayan menegaskan, setiap program yang dibiayai melalui APBD harus memiliki manfaat yang jelas dan dapat dirasakan masyarakat. Di tengah keterbatasan fiskal, pemerintah dituntut lebih cermat menentukan prioritas agar belanja daerah tidak kehilangan arah.
“Pengelolaan keuangan daerah harus mengedepankan prinsip efektif, efisien dan akuntabel,” kata I Wayan.
Pinjaman untuk RSUD Harus Diperhitungkan Matang
Salah satu perhatian Fraksi Golkar adalah rencana pinjaman daerah melalui Bank SulutGo yang diarahkan untuk meningkatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan di RSUD Ir. Iwan Bokings.
Fraksi Golkar menilai rencana tersebut perlu disertai perhitungan yang matang, terutama menyangkut kemampuan fiskal daerah, kewajiban pembayaran, serta kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
Menurut fraksi, peningkatan fasilitas kesehatan memang penting, tetapi kebijakan pembiayaannya juga harus mempertimbangkan dampak terhadap kondisi keuangan daerah pada tahun-tahun mendatang.
Karena itu, pemerintah daerah diminta memastikan setiap keputusan pembiayaan tidak menimbulkan risiko yang berpotensi mengganggu keberlanjutan program pembangunan lainnya.
TKOD dan Honor Tenaga Pelayanan Jadi Perhatian
Selain pembiayaan rumah sakit, Fraksi Golkar turut meminta pemerintah mempertimbangkan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TKOD) bagi ASN hingga Desember 2026.
Perhatian serupa diberikan terhadap honorarium PPPK paruh waktu, tenaga non-ASN, insentif aparat desa, Dasawisma, tokoh adat, dan imam desa.
Fraksi Golkar berharap kebutuhan tersebut dapat dipertimbangkan secara proporsional dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan yang berlaku.
Catatan ini menempatkan belanja yang berkaitan dengan aparatur dan pelayanan masyarakat sebagai salah satu aspek yang perlu diperhitungkan dalam pembahasan anggaran perubahan.
PAD dan CSR Perusahaan Perlu Dioptimalkan
Di sisi pendapatan, Fraksi Golkar mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan hingga penghujung tahun anggaran 2026.
Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak dan retribusi, dinilai perlu dilakukan berdasarkan potensi riil yang dimiliki Kabupaten Boalemo.
Fraksi Golkar juga meminta pemerintah memperhatikan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) yang beroperasi di daerah.
Menurut I Wayan, seluruh pembahasan anggaran harus dilakukan secara serius dan terkoordinasi, baik oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), organisasi perangkat daerah (OPD), maupun unsur terkait lainnya.
“Setiap pembahasan KUA, PPAS maupun RAPBD Perubahan harus dilakukan secara serius oleh TAPD, OPD dan seluruh unsur yang terlibat agar tidak menimbulkan persoalan terkait regulasi,” ujarnya.
Pemerataan Pembangunan Jangan Diabaikan
Fraksi Golkar turut menekankan pentingnya pemerataan pembangunan agar masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Boalemo memperoleh akses yang layak terhadap infrastruktur dan pelayanan publik.
Selain itu, pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) harus dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan, dengan mempertimbangkan kebutuhan prioritas dan efektivitas penggunaan dana.
Fraksi Golkar berharap seluruh catatan yang disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan Perubahan KUA dan PPAS APBD Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2026.
Bagi Fraksi Golkar, kualitas anggaran tidak hanya ditentukan oleh besarnya alokasi belanja, tetapi juga oleh ketepatan program, transparansi pengelolaan, serta manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.
“Kami berharap seluruh kebijakan anggaran benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan,” tutup I Wayan.
