BOALEMO, SHARENEWS.ID — Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Boalemo mendorong perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2026 disusun secara rasional.
Penyusunan ini mengutamakan program prioritas dan kemampuan keuangan daerah. Juru Bicara Fraksi Golkar I Wayan Yudiastika menyampaikan hal itu dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Boalemo, Selasa (11/8/2026).
I Wayan menyebut Fraksi Golkar menerima secara positif rancangan perubahan KUA dan PPAS APBD 2026. Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah membahas rancangan tersebut.
Fraksi Golkar meminta pemerintah daerah memastikan setiap kebijakan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Permintaan ini berlaku di tengah keterbatasan anggaran daerah.
“Pengelolaan keuangan daerah harus mengedepankan prinsip efektif, efisien dan akuntabel,” kata I Wayan.
Fraksi Golkar meminta pemerintah daerah mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan hingga akhir tahun anggaran 2026. Optimalisasi ini mencakup evaluasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak dan retribusi sesuai potensi riil daerah.
Fraksi Golkar meminta pemerintah menyiapkan perencanaan matang terkait rencana pinjaman daerah dari Bank SulutGo. Pinjaman ini ditujukan meningkatkan fasilitas dan layanan kesehatan di RSUD Ir. Iwan Bokings.
I Wayan menilai rencana tersebut harus memperhitungkan kemampuan fiskal daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah diminta meminimalkan risiko pembiayaan yang dapat membebani daerah pada masa mendatang.
Fraksi Golkar meminta pemerintah mempertimbangkan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TKOD) bagi ASN hingga Desember 2026. Permintaan ini turut mencakup honorarium PPPK paruh waktu, tenaga non-ASN, insentif aparat desa, Dasawisma, tokoh adat, dan imam desa sesuai kemampuan keuangan daerah.
Fraksi Golkar meminta pemerintah mengakomodasi kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Boalemo. “Setiap pembahasan KUA, PPAS maupun RAPBD Perubahan harus dilakukan secara serius oleh TAPD, OPD dan seluruh unsur yang terlibat agar tidak menimbulkan persoalan terkait regulasi,” ujar I Wayan.
Fraksi Golkar menekankan pentingnya konsistensi antara hasil pembahasan dan pelaksanaan anggaran. I Wayan menyebut program yang disepakati harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Fraksi Golkar turut menyoroti pemerataan pembangunan sebagai perhatian lain. Pemerintah daerah diminta memastikan akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan publik dirasakan merata di seluruh wilayah Boalemo.
Fraksi Golkar mengingatkan pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Fraksi Golkar berharap pokok-pokok pikiran ini diakomodasi menjadi pokok-pokok pikiran DPRD dalam pembahasan Perubahan KUA dan PPAS APBD Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2026.
“Kami berharap seluruh kebijakan anggaran benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
