Boalemo – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Boalemo mendorong Pemerintah Kabupaten Boalemo agar lebih memprioritaskan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah sebagai upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar, Silfana Saidi, dalam pandangan umum fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 pada rapat paripurna DPRD, Senin (4/5/2026).
Menurut Silfana, pemerataan pembangunan infrastruktur masih menjadi kebutuhan mendesak, terutama untuk mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas perekonomian di seluruh kecamatan.
“Pemerataan pembangunan infrastruktur perlu menjadi perhatian serius, baik di ibu kota kabupaten maupun di wilayah kecamatan lainnya, terutama pada akses jalan, jembatan, irigasi, dan jaringan listrik,” ujarnya.
Selain menyoroti pembangunan fisik, Fraksi Golkar juga memberikan perhatian terhadap kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan evaluasi fraksi, realisasi PAD Kabupaten Boalemo pada tahun 2025 mencapai sekitar 93,24 persen dari target yang ditetapkan, dengan nilai lebih dari Rp83 miliar.
Capaian tersebut dinilai menunjukkan tren positif dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, Fraksi Golkar mengingatkan pemerintah daerah agar tidak berpuas diri dan terus menggali potensi sumber-sumber pendapatan baru guna memperkuat kapasitas fiskal daerah di tengah dinamika perekonomian.
Fraksi Golkar juga berpandangan bahwa arah kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ke depan harus lebih berorientasi pada program-program prioritas yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Menurut mereka, aspirasi yang dihimpun melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) maupun hasil reses anggota DPRD harus menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan.
Tak hanya itu, Fraksi Golkar turut menyoroti kondisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Boalemo yang berada pada angka 69,89 atau masih berada pada kategori sedang. Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan yang perlu dijawab melalui peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, serta penciptaan lapangan kerja.
“Kami berharap pemerintah daerah dapat menghadirkan solusi konkret dalam membuka lapangan pekerjaan, baik di sektor pemerintahan maupun swasta,” kata Silfana.
Sebagai penutup pandangan umumnya, Fraksi Partai Golkar menyatakan menerima LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku di DPRD. Fraksi juga merekomendasikan agar pembahasan dilakukan secara lebih mendalam melalui komisi-komisi terkait, sehingga seluruh catatan dan masukan dapat ditindaklanjuti secara optimal demi peningkatan kinerja pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Boalemo.
