BOALEMO, SHARENEWS.ID — Anggota DPRD Kabupaten Boalemo Harijanto Mamangkey mendorong Pemerintah Kabupaten Boalemo mengutamakan efisiensi anggaran dibandingkan mengambil pinjaman daerah sebesar Rp25 miliar.
Pinjaman tersebut rencananya mendukung peningkatan layanan Rumah Sakit Iwan Bokings (RSIB). Harijanto menyampaikan pandangan itu saat membacakan Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Boalemo, Senin (3/8/2026).
Rapat paripurna membahas Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2026. Harijanto menyampaikan apresiasi kepada Bupati Boalemo Rum Pagau atas komitmennya membangun Kabupaten Boalemo.
Harijanto turut mengapresiasi upaya meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit sebagai kebutuhan dasar masyarakat. Ia menilai sumber pembiayaan program tersebut perlu dikaji lebih cermat agar tidak menambah beban fiskal daerah di masa mendatang.
“Pada prinsipnya kami mendukung setiap langkah pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Namun, kami berpandangan bahwa sebelum pemerintah daerah memilih opsi pinjaman, sebaiknya terlebih dahulu mengoptimalkan efisiensi belanja yang belum menjadi prioritas,” ujar Harijanto, Kamis (6/8/2026).
Harijanto menyebut masih terdapat sejumlah pos anggaran yang dapat dievaluasi. Pos itu meliputi belanja perjalanan dinas, belanja rapat di hotel, serta belanja lain yang belum mendesak.
Harijanto menilai hasil efisiensi tersebut dapat dialihkan untuk membiayai program peningkatan layanan rumah sakit. Ia menegaskan langkah efisiensi anggaran menunjukkan komitmen pemerintah daerah menerapkan prinsip kehati-hatian pengelolaan keuangan.
“Pinjaman daerah tentu memiliki konsekuensi terhadap kemampuan fiskal pemerintah pada tahun-tahun berikutnya. Karena itu, kami mendorong agar seluruh potensi efisiensi anggaran dimaksimalkan terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk berutang,” tegasnya.
Harijanto menegaskan pandangan ini bukan bentuk penolakan terhadap pembangunan atau peningkatan layanan rumah sakit. Ia menekankan pembangunan tersebut harus dilakukan dengan mekanisme pembiayaan yang lebih efisien dan berkelanjutan.
Harijanto berharap pemerintah daerah mempertimbangkan kembali berbagai alternatif pembiayaan. Pertimbangan ini memastikan peningkatan pelayanan kesehatan tetap terwujud tanpa mengurangi ruang fiskal daerah untuk kebutuhan masyarakat di sektor prioritas lainnya.
