BOALEMO, SHARENEWS.ID — Rencana Pemerintah Kabupaten Boalemo mengambil pinjaman daerah sebesar Rp25 miliar untuk mendukung peningkatan pelayanan Rumah Sakit Iwan Bokings (RSIB) mendapat catatan dari Anggota DPRD Boalemo, Harijanto Mamangkey.
Politisi PDI Perjuangan itu mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan efisiensi belanja sebelum memutuskan menambah beban pembiayaan melalui pinjaman. Menurutnya, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan tetap menjadi kebutuhan penting, tetapi sumber pendanaannya harus diperhitungkan secara cermat.
Pandangan tersebut disampaikan Harijanto saat membacakan pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan dalam Rapat Paripurna DPRD Boalemo, Senin (3/8/2026), yang membahas Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2026.
Harijanto mengapresiasi komitmen Bupati Boalemo Rum Pagau dalam membangun daerah, termasuk upaya meningkatkan fasilitas dan kualitas pelayanan rumah sakit. Namun, ia mengingatkan bahwa setiap kebijakan pembiayaan harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, bukan hanya kebutuhan saat ini.
“Pada prinsipnya kami mendukung setiap langkah pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Namun, kami berpandangan bahwa sebelum pemerintah daerah memilih opsi pinjaman, sebaiknya terlebih dahulu mengoptimalkan efisiensi belanja yang belum menjadi prioritas,” ujar Harijanto, Kamis (6/8/2026).
Perjalanan Dinas hingga Rapat Hotel Perlu Dievaluasi
Harijanto menilai pemerintah daerah masih perlu menelaah sejumlah komponen belanja yang berpotensi dihemat. Beberapa di antaranya adalah perjalanan dinas, kegiatan rapat di hotel, serta pengeluaran lain yang belum mendesak.
Menurutnya, evaluasi terhadap belanja tersebut dapat menjadi alternatif untuk menyediakan ruang anggaran bagi program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Ia mendorong agar hasil penghematan, apabila memungkinkan secara fiskal dan sesuai ketentuan, diarahkan untuk mendukung peningkatan layanan RSIB tanpa terburu-buru menambah kewajiban utang daerah.
Bagi Harijanto, efisiensi bukan berarti menghentikan pembangunan. Sebaliknya, langkah tersebut merupakan upaya memastikan setiap rupiah dalam APBD digunakan secara tepat guna dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Pinjaman Rp25 Miliar Berpotensi Membebani Fiskal
Harijanto mengingatkan bahwa pinjaman daerah tidak berhenti pada penerimaan dana untuk membiayai kebutuhan saat ini. Pemerintah juga harus memperhitungkan kewajiban pembayaran pada tahun-tahun berikutnya sesuai skema pinjaman yang disepakati.
Jika tidak direncanakan secara matang, kewajiban tersebut berpotensi mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan lain, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga pelayanan publik.
“Pinjaman daerah tentu memiliki konsekuensi terhadap kemampuan fiskal pemerintah pada tahun-tahun berikutnya. Karena itu, kami mendorong agar seluruh potensi efisiensi anggaran dimaksimalkan terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk berutang,” tegasnya.
Karena itu, ia meminta pemerintah daerah mengkaji secara menyeluruh kemampuan membayar, kebutuhan riil rumah sakit, serta alternatif sumber pembiayaan yang tersedia sebelum mengambil keputusan.
Bukan Menolak Peningkatan Layanan Rumah Sakit
Harijanto menegaskan, pandangannya bukan bentuk penolakan terhadap rencana peningkatan pelayanan kesehatan di RSIB. Ia justru mendukung upaya pemerintah menghadirkan fasilitas kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat Boalemo.
Namun, menurutnya, tujuan pembangunan yang baik perlu diimbangi dengan kebijakan anggaran yang sehat, terukur, dan berkelanjutan.
Ia berharap pemerintah daerah mempertimbangkan efisiensi belanja sebagai salah satu langkah awal sebelum menetapkan pinjaman Rp25 miliar tersebut.
Dengan demikian, peningkatan pelayanan rumah sakit tetap dapat diperjuangkan tanpa mengabaikan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan masyarakat pada sektor prioritas lainnya.
Bagi Fraksi PDI Perjuangan, tantangan pemerintah daerah bukan hanya memastikan pembangunan terlaksana, melainkan juga menentukan cara membiayainya agar manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat tanpa menimbulkan tekanan fiskal berlebihan pada masa mendatang.
