GORONTALO – Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Idrus M. Thomas Mopili mendorong penguatan kolaborasi antara lembaga legislatif dan insan media sebagai kunci mewujudkan keterbukaan informasi publik.
Hal itu disampaikan Idrus saat menggelar silaturahmi bersama perwakilan media cetak, elektronik, televisi, dan media siber di Gorontalo. Kegiatan yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban itu juga dihadiri jajaran pimpinan dan anggota DPRD serta Sekretaris DPRD Provinsi Gorontalo Rifli Katili.
Idrus mengatakan, media memiliki peran strategis sebagai mitra DPRD dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan edukatif kepada masyarakat.
“Media memiliki peran penting sebagai jembatan informasi antara DPRD dan masyarakat. Karena itu, komunikasi dan kolaborasi yang baik harus terus diperkuat agar setiap kebijakan maupun agenda kerja DPRD dapat tersampaikan secara transparan,” ujar Idrus Mopili.
Menurutnya, hubungan yang baik antara DPRD dan insan pers perlu terus dipelihara. Dengan begitu masyarakat bisa memperoleh informasi yang utuh mengenai pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang dijalankan DPRD.
Dalam forum dialog tersebut, sejumlah jurnalis juga menyampaikan masukan terkait pola kerja sama, kemudahan memperoleh informasi, hingga peningkatan pelayanan kehumasan di lingkungan DPRD Provinsi Gorontalo.
Menanggapi hal itu, Sekretaris DPRD Rifli Katili menyatakan Sekretariat DPRD berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik melalui komunikasi yang terbuka, cepat, dan profesional. Ia menegaskan masukan dari insan media menjadi bagian penting untuk perbaikan ke depan.
Idrus berharap, melalui sinergi yang terus dijaga, DPRD dan media dapat menghadirkan informasi yang objektif dan kredibel. Informasi yang bermanfaat itu dinilai penting untuk memperkuat transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan kepercayaan publik kepada DPRD.
Kegiatan silaturahmi ini menjadi langkah awal DPRD Provinsi Gorontalo untuk membangun komunikasi yang lebih intens dengan media dalam mengawal setiap program dan kebijakan daerah.
