Boalemo – Keputusan Bupati Boalemo untuk mengalihkan anggaran media DPRD ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memicu kemarahan Komisi I DPRD Boalemo. Ketua Komisi I, Helmi Rasyid, menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bentuk intervensi yang mencederai independensi DPRD sebagai lembaga politik yang juga dipilih oleh rakyat.
Informasi ini pertama kali didapatkan Komisi I dari Sekretaris Dewan (Sekwan) Robert Pauweni, yang menyampaikan bahwa Bupati meminta agar seluruh anggaran media DPRD dialihkan ke Kominfo Boalemo.
“Jangan seolah-olah hanya Bupati yang boleh mengelola informasi! DPRD juga punya hak untuk menyampaikan kerja-kerja kami kepada masyarakat. Ini bukan sekadar soal anggaran, tapi soal independensi lembaga!” tegas Helmi dengan nada geram.
Ia juga mempertanyakan logika kebijakan ini, terutama terkait mekanisme administrasi yang menjadi tidak jelas dan berpotensi melanggar aturan pengelolaan keuangan daerah.
“SPK berbeda, tapi SPJ ada di Pemda? Ini akal-akalan yang tidak bisa diterima! Jangan sampai ada kepentingan terselubung di balik pengalihan anggaran ini,” tambahnya.
Helmi menegaskan bahwa DPRD dan Pemda adalah dua lembaga yang berbeda dan memiliki kewenangan masing-masing. Oleh karena itu, ia meminta agar Bupati tidak mencampuri urusan DPRD dengan dalih pengelolaan informasi.
“Bupati harus paham, DPRD bukan di bawah kendali Pemda! Jika ini dibiarkan, jangan salahkan kami jika DPRD mengambil langkah tegas,” ancamnya.
Polemik ini kini menjadi sorotan publik. Komisi I DPRD Boalemo mendesak agar Pemda segera mengembalikan anggaran media ke DPRD dan menghormati batasan kewenangan antar-lembaga. Jika tidak, mereka mengancam akan mengambil langkah politik yang lebih keras.
