GORONTALO – Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo menegaskan komitmennya untuk mengawal tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas APBD Tahun 2025. Komitmen itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Inspektorat dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo, Senin 20 Juli 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo.
Ketua Komisi I Fadli Poha, SE., M.Si mengatakan pengawalan tersebut dilakukan agar rekomendasi BPK tidak hanya berhenti pada pemenuhan administrasi. Menurutnya, rekomendasi harus menjadi dasar perbaikan sistem pengelolaan keuangan daerah ke depan.
“Rapat ini kami gelar sebagai langkah preventif. Tujuannya agar ke depan tidak ada lagi temuan berulang dan pelaksanaan program benar-benar sesuai aturan, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Fadli usai memimpin rapat.
Dalam RDP tersebut dipastikan seluruh Temuan Ganti Rugi atau TGR yang menyangkut anggota DPRD tahun 2025 telah diselesaikan sebelum LHP BPK diterbitkan. Hal ini disampaikan agar tidak ada lagi persoalan yang muncul di laporan terbaru.
“Alhamdulillah, semua TGR yang dilakukan oleh BPK kepada anggota DPRD, semuanya diselesaikan sebelum LHP keluar, sehingga tidak muncul di LHP karena semua telah menyelesaikan penyelesaian dari temuan tersebut,” jelasnya.
Fadli Poha, juga menyampaikan perkembangan TGR tahun sebelumnya. Ia menyebut TGR 2024 sebagian besar sudah tuntas dan proses penyelesaiannya difasilitasi oleh Inspektorat. Sementara untuk LHP 2025, OPD dan pihak terkait masih memiliki waktu 6 bulan untuk menindaklanjuti setelah laporan resmi diterima dari BPK.
Menanggapi sorotan BPK terkait permasalahan TGR tunjangan guru, ia menjelaskan temuan itu muncul karena dana tersebut berasal dari pusat dan langsung ditransfer ke sekolah-sekolah. Mekanismenya berbeda dengan belanja daerah lainnya sehingga perlu pemahaman yang sama antar instansi.
Di akhir wawancara, Fadli Poha, mengapresiasi sinergi antara DPRD, Inspektorat, dan BKAD. Ia berharap ke depan pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Gorontalo berjalan sesuai prinsip good governance. “Kami di Komisi I akan terus mengawal agar rekomendasi BPK menjadi perbaikan sistem yang nyata,” pungkasnya.
