boalemo – Dalam rangka optimalisasi fungsi pengawasan dan anggaran, Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boalemo melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Boalemo.
Rapat yang digelar pada Kamis (24/9/2026) ini secara khusus membahas evaluasi pelaksanaan program Inseminasi Buatan (IB) sebagai strategi peningkatan populasi ternak.
Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Boalemo, Hj. Silfana F. Saidi, S.H. Dalam pengantarnya, Silfana menegaskan bahwa program IB merupakan prioritas strategis yang sejalan dengan visi-misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo.
Ia juga menyoroti pentingnya belajar dari daerah lain yang telah lebih maju dalam teknologi peternakan, seperti keberadaan Balai Besar di Malang dan sejarah Balai IB di Bandung sebagai pelopor pertama di Indonesia.
“Kami berharap Kabupaten Boalemo dapat menjadi daerah dengan layanan inseminator yang unggul. Untuk itu, para petugas di lapangan harus benar-benar terfasilitasi dengan sarana dan prasarana yang memadai,” ujar Silfana.
Silfana juga mengaitkan urgensi program IB dengan kebutuhan pasokan daging bagi program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi tuntutan Kementerian terkait.
Ia menekankan bahwa ketersediaan daging berkualitas harus didukung oleh infrastruktur Rumah Potong Hewan (RPH) yang memenuhi standar operasional.
Menanggapi pertanyaan anggota dewan mengenai realisasi di lapangan, Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, drh. Soemari, memaparkan data capaian program. Hingga Agustus 2026, total pelaksanaan IB telah mencapai 1.676 ekor, dengan tingkat keberhasilan kebuntingan sementara sebanyak 809 ekor.
Untuk mendukung keberlanjutan program, Dinas telah mengirimkan 13 orang petugas (terdiri dari ASN dan non-ASN) untuk mengikuti pelatihan intensif selama 21 hari di Balai Lembang, Bandung. Pelatihan yang mencakup teknik IB sapi dan kambing ini telah selesai dilaksanakan, dengan para peserta kembali ke Boalemo pada 22 September 2026.
“Para petugas kini telah dibekali kompetensi teknis yang mumpuni. Distribusi mereka telah merata ke berbagai kecamatan, termasuk Wonosari, Paguyaman, Botumoito, dan Paguat,” jelas drh. Soemari.
Meski capaian positif terlihat, rapat juga mengidentifikasi beberapa kendala teknis, khususnya terkait rantai dingin (cold chain) penyimpanan semen beku (straw). Saat ini, Dinas menghadapi keterbatasan jumlah kontener pendingin yang harganya mencapai Rp10 juta per unit, sehingga belum sebanding dengan jumlah inseminator yang ada.
Terkait logistik, Dinas mengalokasikan anggaran pengadaan N2 Cair sebanyak 1.500 liter melalui pergeseran anggaran dinas. Stok straw saat ini tersedia 2.000 unit di Dinas, ditambah hibah 5.000 straw dari Balai Lembang.
Mengingat bertambahnya jumlah petugas, Dinas akan mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp500 juta khusus untuk pengadaan N2 Cair dan plastik sit pada Perubahan APBD mendatang.
“Operasional petugas dibayarkan secara tunai sebesar Rp100.000 per layanan dengan batasan maksimal dua kali penyuntikan per ternak untuk efisiensi. Kami juga mengusulkan anggaran ketersediaan obat dan hormon sebesar Rp300 juta untuk tahun depan,” tambah drh. Soemari.
Menyinggung rencana pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH), Dinas memperkirakan kebutuhan anggaran berkisar antara Rp2 miliar hingga Rp3 miliar. Pembangunan ini berpotensi diajukan melalui bantuan Kementerian, dengan syarat utama ketersediaan lahan bersertifikat yang bebas sengketa.
Sementara itu, untuk sarana pendukung lainnya, Dinas telah menyerahkan 20 unit kandang jepit kepada kelompok tani berdasarkan proposal masyarakat, meskipun distribusinya belum merata di seluruh desa.
