BOALEMO — Komisi III DPRD Kabupaten Boalemo mendorong pemerintah desa melakukan pemutakhiran data desil melalui musyawarah dusun (Musdus).
Komisi III membahas langkah itu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Sosial dan PMD, serta Bappeda Kabupaten Boalemo. RDP berlangsung Senin (7/9/2026).
RDP digelar menyusul keluhan masyarakat dan sejumlah kepala desa terkait data desil. Data tersebut dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan.
Sejumlah kepala desa sebelumnya menyampaikan persoalan ini kepada anggota DPRD Boalemo. Mereka menyoroti ketidaksesuaian data penerima bantuan dengan kondisi warga di masing-masing wilayah.
Persoalan ini menjadi perhatian karena data desil menjadi salah satu dasar penentuan sasaran program bantuan pemerintah. Komisi III bersama pihak terkait mendorong langkah konkret memperbarui data secara partisipatif.
Komisi III meminta Dinas Sosial dan PMD menginstruksikan pemerintah desa menggelar Musdus. Musdus mengidentifikasi data warga yang perlu diperbaiki.
Pemutakhiran mencakup warga yang dinilai layak tetapi belum masuk data. Pemutakhiran juga mencakup warga yang masih tercatat sebagai penerima tetapi kondisinya sudah tidak memenuhi kriteria.
Komisi III meminta Pemerintah Daerah melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) memperkuat koordinasi dan pendampingan. Koordinasi itu mendukung proses pemutakhiran data kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat.
Komisi III mendorong pemutakhiran data dilakukan secara masif di seluruh dusun Kabupaten Boalemo. Langkah ini diharapkan membuat data pemerintah lebih sesuai dengan kondisi masyarakat terkini.
Komisi III menargetkan data yang diperbarui menjadi dasar penyaluran program bantuan yang lebih tepat sasaran.
