GORONTALO – Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo yang membidangi Kesejahteraan dan IPTEK menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama mitra organisasi perangkat daerah (OPD), Selasa (29/9/2026). Rapat tersebut membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun 2027.
Dalam pembahasan sektor pendidikan, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Djoni Dalanggo, melihat adanya peluang efisiensi anggaran sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Menurutnya, program Seniman Masuk Sekolah yang sudah dimiliki dinas dapat disinkronkan dengan persiapan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N).
“Seniman Masuk Sekolah itu diprioritaskan pada lomba-lomba yang akan digunakan FLS2N. Contohnya musik tradisional, tarian, dan puisi. Maka seniman yang direkrut harus di bidang-bidang itu,” ujar Djoni.
Ia menilai cabang seperti paduan suara kurang berpotensi menembus tingkat nasional. Karena itu, program yang sudah ada sebaiknya diselaraskan agar benar-benar mendukung persiapan siswa menuju kompetisi nasional.
Djoni menjelaskan, biaya pelatih, kostum, dan perlengkapan lain untuk persiapan tingkat nasional sering kali tidak terjangkau sekolah. Ia menyebut biaya pelatih di Gorontalo tergolong mahal, khususnya pelatih tari dan musik tradisional.
“Yang berpotensi ke nasional itu cuma sekolah-sekolah besar yang punya anggaran besar. Sekolah-sekolah kecil tidak ada harapan karena membiayai pelatih sangat mahal,” katanya.
Dengan dukungan Seniman Masuk Sekolah, lanjut Djoni, sekolah hanya perlu menyediakan sebagian kecil anggaran untuk tahap penyempurnaan (finishing) menjelang lomba.
Soroti Penerimaan Siswa Baru
Selain kesenian, Komisi IV menyoroti pelaksanaan penerimaan siswa baru yang hingga kini masih menyisakan polemik, terutama terkait sistem zonasi pada tahun lalu. Djoni menyatakan pihaknya akan terus mendorong perbaikan agar tidak lagi muncul persoalan seperti calon siswa yang tidak lulus.
“Insyaallah kita dorong terus untuk merevisi dan memperbaiki penerimaan siswa baru untuk tahun depan, agar lebih baik lagi,” ujarnya.
Aspirasi SLB Pohuwato
Djoni juga menyampaikan aspirasi dari Sekolah Luar Biasa (SLB) di Pohuwato yang sebelumnya dikunjungi Komisi IV. Menurutnya, jumlah siswa SLB terus menurun setelah kewenangan pengelolaan berpindah dari kabupaten ke provinsi. Salah satu penyebabnya adalah ditariknya sejumlah fasilitas oleh pemerintah daerah, seperti bus antar-jemput.
Ia menegaskan bahwa siswa berkebutuhan khusus membutuhkan daya tarik dan penanganan yang terorganisasi, termasuk bus antar-jemput demi keselamatan di perjalanan serta insentif seperti uang saku dan uang makan. Guru dan orang tua berharap perlakuan yang diterima di tingkat kabupaten tetap diberikan setelah pengelolaan beralih ke provinsi.
“Harapannya Pak Gubernur dan Dinas Pendidikan bisa menyediakan. Walaupun insentif belum ada, minimal bus untuk antar-jemput supaya mereka aman di perjalanan,” tuturnya.
Menanggapi hal itu, Dinas Pendidikan menyatakan masih akan melakukan koordinasi lebih lanjut. Djoni menyebut usulan tersebut akan tetap diperjuangkan melalui Badan Anggaran (Banggar) DPRD dalam pembahasan APBD 2027.
