GORONTALO – DPRD Provinsi Gorontalo menggelar Rapat Paripurna ke-100, Rabu (12/8/2026), untuk memulai Pembicaraan Tingkat I terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Idrus M. T. Mopili itu dihadiri Gubernur Gusnar Ismail, Pimpinan dan Anggota DPRD, Forkopimda, serta seluruh Pimpinan OPD dan instansi vertikal.
Dalam penyampaiannya, Gubernur menjelaskan bahwa perubahan anggaran 2026 diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang mendesak. Mulai dari sektor pertanian dan peternakan, antisipasi musim kemarau, hingga penuntasan sejumlah proyek strategis.
Salah satu perhatian utama ada di sektor pertanian dan peternakan. Pemerintah mengoptimalkan program Inseminasi Buatan (IB) sapi yang menurut data lapangan tingkat keberhasilannya mencapai 89 persen. Selain itu, disiapkan anggaran Rp1,47 miliar untuk pengadaan dryer, alsintan, dan alat pengukur kadar air jagung. Pemerintah juga menyiapkan benih jagung cadangan untuk mengantisipasi gagal panen akibat kekeringan.
Perubahan APBD ini juga menyinggung agenda besar 2027. Di antaranya kesiapan Pemprov mendukung pelebaran apron Bandara Djalaluddin untuk embarkasi haji. Lalu progres Bendungan Bulango Ulu yang ditargetkan mulai penggenangan pada Oktober–Desember 2026, dan akan membutuhkan dua musim hujan untuk optimal. Air dari bendungan itu nantinya juga akan dimanfaatkan untuk Sistem Penyediaan Air Minum Regional.
Di bidang pendidikan, kabar baik datang dari Kabupaten Boalemo. Sekolah Rakyat di sana sudah rampung dan siap beroperasi.
Usai penjelasan gubernur, seluruh fraksi DPRD menyampaikan pandangan umum. Hasilnya, semua fraksi menerima Ranperda Perubahan APBD 2026 untuk dibahas lebih lanjut.
Menanggapi pandangan fraksi, Gubernur menegaskan pentingnya mempercepat penyaluran bansos, terutama menghadapi potensi kerentanan pangan saat kemarau. Ia juga meluruskan soal tambahan Transfer ke Daerah sebesar Rp8 miliar. Dana itu bukan untuk gaji PPPK, melainkan penyelesaian selisih kurang transfer dari pusat.
Untuk memperkuat fiskal daerah, Pemprov tengah menginventarisasi potensi PAD 2027. Salah satunya dengan menggandeng Kejaksaan Tinggi Gorontalo lewat MoU penagihan pajak dan retribusi, serta digitalisasi monitoring pajak air permukaan dan air tanah. Penambahan penyertaan modal ke Bank SulutGo juga direncanakan setelah tiga tahun vakum.
Dari sisi ekonomi, Gusnar menyebut pertumbuhan ekonomi Gorontalo Triwulan I 2026 mencapai 7,68 persen. Angka itu menempatkan Gorontalo sebagai yang tertinggi di Sulawesi dan keempat nasional. Sementara untuk penyusunan APBD 2027, data yang dipakai adalah pertumbuhan Triwulan II sebesar 6,20 persen.
Pembahasan perubahan anggaran juga menambah alokasi Belanja Tidak Terduga untuk mitigasi kekeringan dan menjamin ketersediaan air bersih.
Dengan diterimanya Ranperda oleh semua fraksi, pembahasan Perubahan APBD 2026 akan dilanjutkan ke tahap pembahasan bersama antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
