SHARENEWS.ID,Gorut- Saat mengikuti rapat secara virtual dengan BPK-RI, Sedikitkan ada lima hal pokok yang menjadi penyampaian Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), yang menjadi perhatian pemerintah maupun legislatif.
Hal itu dibenarkan Pj Sekda Gorut, Suleman Lakoro, usai mengikuti Grand Launching Pendapat (Strategic Foresight) BPK yang dilaksanakan secara virtual, Kamis (21/10/2021).
“Pertama, menyangkut reformasi kesehatan. Sehingga pemerintah harus siap dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan hal tersebut. Seperti kesiapan sarana prasarana penunjang, kemudian dari segi alat kesehatannya harus dilengkapi, begitu juga dengan para medisnya, dokter dan seterusnya,” ujarnya.
Kemudian kata Suleman, poin ketiga yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah yakni, pajak dan kesinambungan fiskal daerah.
“Artinya, di situ diharapkan daerah bisa mandiri, melalui mungkin Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus ditingkatkan. Kemudian yang ketiga, visi dari kepemimpinan pemerintahan. Tentu visi pemerintahan tentu harus direalisasikan,” terangnya.
Poin keempat, transformasi data digital, melalui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek).
“Sehingga ini juga harus diperhatikan oleh pemerintah daerah. Contoh kemarin waktu pengurusan ijin itu tidak perlu lagi datang ke PTSP, mungkin cuma diurus dari kamar saja sudah bisa. Itu yang harus dikembangkan oleh pemerintah daerah,” paparnya.
Kemudian untuk poin kelima yakni, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Peningkatan SDM ini juga sangat penting. Meskipun di era digitalisasi, kualitas dan kuantitas SDM tetap harus diperhatikan.
“Ini lima hal yang kami tangkap dari penyampaian Ketua BPK-RI, Bapak Agung Firman Sampurna. Tentu itu harus di follow-up oleh pemerintah daerah,” pungkasnya.(Adv/SN07)
