GORONTALO, SHARENEWS.ID – Wakil Ketua II DPRD Provinsi Gorontalo, La Ode Haimudin, menyoroti progres pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Patoameme, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, yang baru mencapai sekitar 27 persen hingga November 2026.
La Ode menyampaikan hal tersebut setelah bersama Tim Reses DPRD Provinsi Gorontalo Daerah Pemilihan (Dapil) VI Kabupaten Boalemo dan Pohuwato meninjau langsung lokasi pembangunan, Senin (2/11/2026).
Menurut La Ode, progres pekerjaan fisik tersebut belum sebanding dengan waktu pelaksanaan yang tersisa, sementara masa kontrak proyek semakin mendekati batas penyelesaian.
Ia juga mempertanyakan tanggung jawab kontraktor utama yang dinilai jarang hadir langsung di lokasi pembangunan.
“Saya tidak tahu apakah kontraktornya sungguh-sungguh mengerjakan pekerjaan ini. Kami melihat di lapangan, yang ada hanya pengawasnya. Kontraktor utamanya justru jarang muncul. Padahal, mereka yang harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan ini,” kata La Ode.
Ia meminta pemerintah pusat mengevaluasi pelaksanaan proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut.
La Ode menilai, pemerintah perlu memberikan kesempatan lebih besar kepada kontraktor lokal untuk terlibat dalam pembangunan di daerah.
“Jangan semua pekerjaan dari pusat dimenangkan oleh kontraktor dari Jakarta. Pemerintah pusat jangan hanya menyentralisasi anggaran, tetapi pekerjaan juga semuanya diambil oleh orang-orang dari pusat. Tolong lihat kondisi daerah. Berikan kesempatan kepada kontraktor lokal untuk ikut mengambil bagian dalam pembangunan di daerahnya sendiri,” ujarnya.
Selain persoalan keterlambatan pembangunan, La Ode mengungkapkan adanya dugaan keterlambatan pembayaran kepada pihak lokal yang dilibatkan kontraktor utama sebagai subkontraktor.
Berdasarkan informasi yang diterimanya, persoalan pembayaran tersebut turut memengaruhi kelancaran pekerjaan di lapangan.
Ia menegaskan, kontraktor utama tetap bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan proyek meskipun pekerjaan melibatkan pihak lain.
“Kalaupun pekerjaan ini sudah dimenangkan, tolong kontraktornya datang langsung melihat kondisi di sini. Jangan hanya mengirim pengawas. Mereka harus tahu bagaimana kondisi sebenarnya di lapangan, bukan hanya mendengar laporan. Sebab, mereka yang menandatangani kontrak dan bertanggung jawab kepada negara,” katanya.
La Ode meminta kontraktor segera mempercepat pembangunan dengan memastikan ketersediaan anggaran, tenaga kerja, dan koordinasi pelaksanaan pekerjaan.
Ia mengatakan, peninjauan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap program pemerintah yang menggunakan anggaran negara.
Hasil pemantauan di lokasi, lanjut dia, akan menjadi bahan laporan kepada pemerintah pusat.
“Kami datang hari ini untuk mengawasi. Presiden selalu menyampaikan agar program pemerintah diawasi. Kami melihat langsung kondisinya dan hasil pemantauan ini akan menjadi bahan laporan kepada pemerintah pusat. Harapan kami sederhana, pembangunan ini harus selesai dan benar-benar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat nelayan,” ungkapnya.
La Ode berharap pemerintah pusat segera mengevaluasi pelaksanaan proyek tersebut agar pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Patoameme dapat diselesaikan tepat waktu dan memberikan manfaat bagi masyarakat pesisir.
