BOALEMO, SHARENEWS.ID — Juru Bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Boalemo Silfana F. Saidi menegaskan penyusunan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 harus dilakukan secara rasional.
Silfana menyampaikan pernyataan itu saat membacakan pandangan umum Fraksi Golkar dalam rapat paripurna DPRD Boalemo, Senin (3/8/2026). Rapat membahas pidato pengantar Bupati Boalemo mengenai Rancangan Perubahan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2026.
Silfana menegaskan penyusunan anggaran harus mempertimbangkan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan. Ia menilai perubahan anggaran bukan sekadar pergeseran belanja.
“Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 harus rasional dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah saat ini dan skala prioritas,” ujar Silfana.
Fraksi Golkar meminta pemerintah daerah menyesuaikan target keuangan apabila terjadi perubahan situasi di tengah tahun anggaran. Penyesuaian itu harus dilakukan tepat agar pelaksanaan APBD tetap sesuai kondisi yang berkembang.
Fraksi Golkar meminta perhatian difokuskan pada asumsi ekonomi makro, target pendapatan daerah, dan alokasi belanja daerah. Fraksi Golkar turut menyoroti sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) dan pembiayaan daerah.
Fraksi Golkar mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan penyerapan anggaran pada sisa waktu Tahun Anggaran 2026. Penyerapan optimal ini memastikan seluruh program prioritas terlaksana secara maksimal.
Fraksi Golkar menyoroti penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah diminta mengevaluasi sektor penerimaan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi sesuai potensi riil daerah.
Fraksi Golkar menilai digitalisasi sistem pemungutan penting meningkatkan efektivitas penerimaan daerah. “Potensi-potensi PAD lainnya juga perlu terus digali, mengingat pendapatan daerah mengalami penurunan sementara kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat masih berlangsung,” kata Silfana.
Fraksi Golkar meminta pemerintah daerah mempertimbangkan pembayaran Tambahan Penghasilan (TKOD) bagi ASN hingga Desember 2026. Permintaan itu turut mencakup honorarium tenaga non-ASN, insentif aparat desa, Dasa Wisma, tokoh adat, dan imam desa sesuai kemampuan keuangan daerah.
Fraksi Golkar menyatakan mendukung berbagai upaya pemerintah daerah memperjuangkan anggaran bagi keberlanjutan pembangunan, termasuk rencana pinjaman daerah. Dukungan ini tetap memperhatikan kemampuan fiskal daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Fraksi Golkar mengingatkan pemerintah daerah meningkatkan antisipasi kebakaran hutan dan lahan menjelang musim kemarau. Antisipasi ini mencakup dampaknya terhadap sektor pertanian.
“Kami berharap pemerintah daerah melalui OPD terkait dapat melakukan upaya pencegahan serta memberikan solusi bagi petani yang terancam gagal panen,” ujarnya.
Fraksi Partai Golkar menyatakan menerima Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas lebih lanjut. Pembahasan lanjutan akan mengikuti mekanisme dan tata tertib DPRD.
