Espin Tulie Ungkap Syarat Pengusulan Infrastruktur Lewat IJD, Status Jalan Jadi Prioritas

GORONTALO – Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tulie, meminta pemerintah kabupaten dan kota mempersiapkan sejumlah persyaratan administrasi dan teknis sebelum mengusulkan program pembangunan infrastruktur melalui Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD).

Hal tersebut disampaikan Espin usai rapat dengar pendapat umum Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo bersama sejumlah pemangku kepentingan, dalam rangka membahas sinkronisasi usulan program infrastruktur tahun 2027.

Menurut Espin, rapat tersebut menjadi kesempatan bagi Komisi III untuk memperoleh informasi langsung mengenai mekanisme pengusulan berbagai program infrastruktur, termasuk pembangunan jalan, jembatan, daerah irigasi, serta Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT).

Ia menjelaskan, salah satu persyaratan utama yang harus diperhatikan pemerintah daerah dalam mengusulkan pembangunan melalui program IJD adalah kejelasan status dan kewenangan jalan.

Selain itu, pemerintah kabupaten dan kota juga perlu menyiapkan dokumen pendukung berupa Detail Engineering Design (DED), Rencana Kerja (RC), serta Feasibility Study (FS) atau studi kelayakan.

“Ini poin-poin utama yang harus disiapkan oleh pemerintah daerah, terutama status kewenangan jalan. Kemudian DED, RC, dan FS juga harus dipenuhi jika ingin mengusulkan pembangunan jalan, jembatan, daerah irigasi, maupun JIAT,” kata Espin.

Ia mengatakan, pemahaman mengenai pembagian kewenangan jalan penting agar usulan yang diajukan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan dan dapat diproses oleh pemerintah pada tingkatan yang berwenang.

Espin menjelaskan, jalan provinsi pada prinsipnya menghubungkan dua kabupaten atau lebih. Sementara jalan kabupaten menghubungkan wilayah antarkecamatan, sedangkan jalan nasional memiliki cakupan konektivitas yang lebih luas, termasuk antardaerah provinsi.

Karena itu, apabila pemerintah kabupaten ingin mengusulkan suatu ruas jalan menjadi kewenangan provinsi, diperlukan proses dan penyesuaian status sesuai ketentuan yang berlaku.

Meski demikian, ia menyebut pembangunan infrastruktur di kawasan pertanian juga memiliki jalur pengusulan tersendiri melalui program Kementerian Pertanian, termasuk pembangunan jalan usaha tani dan irigasi tersier.

“Jalan tani itu ada di Kementerian Pertanian melalui direktorat yang khusus menangani infrastruktur pertanian. Di dalamnya termasuk jalan pertanian dan irigasi tersier,” jelasnya.

Lebih lanjut, Espin mengungkapkan bahwa evaluasi dan perubahan status kewenangan jalan dilakukan setiap lima tahun. Menurutnya, periode 2027 menjadi momentum yang perlu dimanfaatkan pemerintah kabupaten dan kota untuk mempersiapkan usulan perubahan status jalan.

“Perubahan status jalan itu ditinjau setiap lima tahun. Nah, 2027 ini akan jatuh tempo. Jadi pemerintah daerah harus mulai mempersiapkan diri,” ujarnya.

Espin berharap informasi yang diperoleh dalam rapat tersebut dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun usulan program infrastruktur agar lebih terarah dan memenuhi persyaratan.

Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, sehingga persoalan infrastruktur yang menjadi kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan dapat ditangani melalui mekanisme yang tepat.

Sebelumnya, rapat Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo tersebut turut membahas berbagai kebutuhan infrastruktur, mulai dari penanganan sungai, normalisasi saluran irigasi, akses jalan di wilayah terpencil, hingga pembangunan jembatan yang menunjang aktivitas masyarakat dan sektor pertanian.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *