GORONTALO – Efisiensi anggaran dan transparansi menjadi sorotan utama Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027.
Rapat Dengar Pendapat bersama mitra OPD itu digelar di Ruang Rapat Dulohupa DPRD Provinsi Gorontalo, Senin 20 Juli 2026.
Wakil Ketua Komisi II Meyke Camaru membuka pembahasan dengan meminta OPD menyajikan data program prioritas yang selaras dengan RPJMD. Ia menegaskan, pengadaan bantuan dalam jumlah kecil sudah tidak efektif dan tidak lagi menjadi prioritas di APBD 2027. Setiap usulan penambahan anggaran harus disertai argumentasi yang kuat.
“Yang kita butuh bukan sekadar banyak program, tapi program yang berdampak langsung ke masyarakat. Data harus valid dan eksekusinya jelas,” kata Meyke.
Anggota Komisi II Paris R.A. Jusuf juga mendesak efisiensi. Ia meminta OPD menyampaikan pagu anggaran secara ringkas dan menjelaskan status setiap usulan dalam pagu indikatif. Paris paling menyoroti kepastian pelaksanaan Pokir DPRD Tahun 2026 yang hingga pertengahan tahun belum terealisasi.
“Jangan sampai Pokir terus ditunda. DPRD butuh kepastian kapan dikerjakan dan bagaimana skema anggarannya di 2027,” tegas Paris.
Senada, Sekretaris Komisi II Erwinsyah Ismail mendorong sinergi lintas OPD. Menurutnya, efisiensi berarti memastikan setiap rupiah anggaran tepat sasaran. Ia juga mengusulkan penguatan pendampingan peternak, penyelenggaraan kontes sapi, dan pengembangan komoditas perkebunan unggulan yang punya pasar jelas.
Dari sektor kelautan dan perikanan, sejumlah catatan kritis disampaikan. H. Suyuti menyoroti ketidaksesuaian rincian anggaran perikanan tangkap dan mempertanyakan pengurangan target kapal taksi nelayan dari lima unit menjadi dua unit. Ia juga meminta kejelasan status program rumput laut, apakah masuk program reguler atau Pokir DPRD.
Limonu Hippy menambahkan soal belum terealisasinya rehabilitasi SPBN Tilamuta dan belum optimalnya operasional UPTD Lamu karena keterbatasan anggaran. Ia meminta ada penyesuaian harga agar UPTD bisa berjalan, serta evaluasi pengadaan Vessel Monitoring System (VMS) dan data lengkap pengadaan kapal taksi nelayan.
Di sektor peternakan, Limonu mengingatkan agar bantuan sapi yang disalurkan benar-benar sehat dan berkualitas, serta meminta evaluasi terhadap kontraktor yang tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak.
Menanggapi seluruh masukan, pihak OPD yang diwakili Meyke Camaru menyatakan siap menyelaraskan program prioritas dengan arah kebijakan DPRD. OPD juga berkomitmen memperkuat kemitraan dengan Komisi II dan segera melengkapi data serta laporan yang dibutuhkan sebagai dasar penyusunan anggaran 2027.
RDP ini menjadi langkah awal DPRD memastikan APBD 2027 disusun secara efektif, transparan, dan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui sektor perikanan, peternakan, dan perkebunan.
