GORONTALO – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Gorontalo melakukan audiensi dengan Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili, pada Rabu (16/4/2025). Pertemuan ini membahas berbagai program strategis, salah satunya penguatan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang menjangkau hingga tingkat desa.
Thomas menyambut baik inisiatif tersebut dan menilai program ini sebagai langkah progresif dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat, terutama di wilayah pedesaan.
“Mereka membawa sejumlah program baru yang sangat potensial untuk dikolaborasikan, termasuk program berbasis desa terkait Lembaga Bantuan Hukum,” kata Thomas usai pertemuan.
Menurutnya, kehadiran LBH di desa dapat menjadi solusi terhadap persoalan hukum berskala kecil yang selama ini masih banyak ditangani di meja pengadilan, meski sebenarnya bisa diselesaikan secara lebih sederhana.
“Diharapkan bisa menyelesaikan masalah-masalah kecil yang tidak perlu sampai ke pengadilan. Ini nanti akan menjadi bagian dari edukasi yang dilakukan oleh Kanwil Kemenkumham,” ujarnya.
Tak hanya itu, Thomas juga menyoroti potensi sinergi lebih luas dengan lembaga legislatif, termasuk dalam penyusunan peraturan daerah dan naskah akademik.
Ia mengaku baru mengetahui bahwa kepala desa bisa menjadi bagian penting dalam penyelesaian masalah hukum melalui skema LBH berbasis desa.
“Hari ini saya baru tahu bahwa Lembaga Bantuan Hukum bisa dibentuk di tingkat desa dan menangani perkara kecil. Kepala desa bisa menjadi tokoh yang menentukan selesainya sebuah persoalan. Saya sangat mendukung program ini, apalagi menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.
Program ini diharapkan dapat memperkuat kesadaran hukum masyarakat, sekaligus menjadi langkah awal dalam membangun budaya hukum yang lebih inklusif di Gorontalo.
