BOALEMO — Ketua DPRD Kabupaten Boalemo Karyawan Eka Putra Noho mendorong pemerintah daerah melakukan validasi dan pemutakhiran data desil. Langkah ini memastikan program bantuan pemerintah tepat sasaran.
Eka menyampaikan dorongan itu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Kabupaten Boalemo. RDP berlangsung bersama Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Sosial dan PMD, serta Bappeda Kabupaten Boalemo, Senin (7/9/2026).
RDP digelar sebagai tindak lanjut atas keluhan masyarakat mengenai klasifikasi desil. Masyarakat menilai klasifikasi tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi ekonomi warga di lapangan.
Sejumlah kepala desa telah menyampaikan persoalan ini kepada anggota DPRD Boalemo. Mereka meminta perhatian terhadap data penerima bantuan agar sesuai kondisi masyarakat di masing-masing wilayah.
Eka menyebut data menjadi bagian penting dalam menentukan kebijakan dan penyaluran program pemerintah. Ia menekankan data perlu diperiksa dan diperbarui secara berkala sesuai perkembangan kondisi masyarakat.
Eka menilai proses validasi tidak hanya menjadi tanggung jawab satu pihak. Pemerintah daerah, BPS, perangkat desa, dan pihak terkait perlu membangun koordinasi agar data program sosial semakin akurat.
“Data harus divalidasi dan diperbarui. Kita ingin bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang memang membutuhkan,” ujar Eka.
Eka menilai perbaikan data penting mendukung pemerintah menyusun kebijakan yang sesuai kondisi masyarakat. Data yang lebih akurat memungkinkan pelaksanaan program bantuan dilakukan lebih terarah.
Eka menyebut persoalan ini semakin penting di tengah penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat terdampak kemarau. Keterbatasan air dan kebutuhan pangan membuat ketepatan sasaran bantuan menjadi perhatian bersama.
DPRD Boalemo mendorong perangkat daerah terkait terus berkoordinasi melakukan pemutakhiran data melalui RDP tersebut. Langkah ini diharapkan memperkuat program pemerintah sekaligus memastikan bantuan sosial sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat.
