GORONTALO – Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke Markas Korem 133/Nani Wartabone (NWB) pada Jumat (5/6/2026). Kunjungan ini dilakukan dalam rangka koordinasi dan pembahasan mendalam terkait realisasi pembangunan 88 unit Jembatan Garuda (Jembatan Perintis) serta usulan infrastruktur jembatan lainnya yang dikerjakan oleh TNI AD di wilayah Provinsi Gorontalo.
Rombongan Komisi III dipimpin langsung oleh sang Ketua, Espin Tulie, dan diterima dengan hangat oleh jajaran pimpinan Korem 133/Nani Wartabone. Pertemuan ini menandai langkah konkret dan sinergi positif antara legislatif dan TNI AD dalam mempercepat pembangunan infrastruktur yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat pedesaan.
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tulie, memberikan apresiasi tinggi atas komitmen besar yang ditunjukkan oleh Korem 133/NWB. Menurutnya, keterbatasan akses transportasi selama ini menjadi kendala utama pertumbuhan ekonomi di wilayah pelosok.
”Melalui koordinasi ini, kami melihat komitmen yang kuat dari Korem 133/Nani Wartabone dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Program Jembatan Garuda menjadi solusi bagi daerah-daerah yang masih mengalami keterbatasan akses,” ujar Espin.
Dalam pemaparannya, pihak Korem 133/NWB menjelaskan bahwa Program Jembatan Garuda ini dijalankan dengan mekanisme pengusulan yang transparan dan berjenjang. Proses dimulai dari usulan pemerintah desa atau Babinsa setempat, yang kemudian diteruskan ke Koramil, Kodim, hingga ke tingkat Korem.
Selanjutnya, akan dilakukan proses verifikasi oleh tim teknis dan konsultan guna menilai kelayakan renovasi atau bangun baru serta estimasi kebutuhan anggaran.
Secara nasional, Program Jembatan Garuda menargetkan pembangunan 7.000 unit jembatan di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, Provinsi Gorontalo berhasil mendapatkan alokasi sebanyak 88 unit jembatan yang akan dibangun secara bertahap di berbagai kabupaten dan kota.
Untuk mengejar target, pembangunan tahap pertama hingga keempat yang mencakup 2.500 unit jembatan secara nasional ditargetkan selesai sebelum Agustus 2026. Sementara itu, tahap berikutnya akan dilanjutkan setelah Pidato Kenegaraan Presiden terkait RAPBN 2027, dengan target rampung total pada 31 Desember 2026.
Komisi III mencatat bahwa saat ini sudah ada sekitar 15 jembatan di Gorontalo yang progres pembangunannya hampir selesai. Proyek tersebut mencakup jembatan permanen maupun jembatan gantung yang dikerjakan dengan pola padat karya dan gotong royong antara personel TNI dan warga lokal.
Kehadiran jembatan-jembatan ini dinilai sangat vital bagi masyarakat. Selain meningkatkan mobilitas harian dan mempermudah akses ke lahan perkebunan, jembatan ini menjadi jaminan keselamatan bagi anak-anak sekolah yang selama ini harus bertaruh nyawa menyeberangi sungai, terutama saat debit air meningkat di musim hujan. Program ini juga diprioritaskan untuk menggantikan infrastruktur penyeberangan yang rusak akibat bencana alam.
Selain membahas Program Jembatan Garuda, Komisi III DPRD Gorontalo juga memanfaatkan momen ini untuk menyalurkan aspirasi warga terkait pembangunan infrastruktur di wilayah terisolir Pinogu.
Pembahasan tersebut mengungkap bahwa status wilayah Pinogu yang masuk dalam kawasan hutan lindung menjadi kendala utama, karena membutuhkan proses perizinan pelepasan kawasan yang cukup panjang. Sebagai jalan keluar cepat, Komisi III mendorong adanya kolaborasi erat antara Pemerintah Daerah dan Korem 133/NWB melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD).
Melalui kunker ini, DPRD Provinsi Gorontalo berharap sinergitas yang kuat antara legislatif, eksekutif, dan TNI AD dapat terus terjaga demi percepatan pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan dan keselamatan masyarakat Gorontalo.
