GORONTALO — Fraksi PPP DPRD Provinsi Gorontalo meminta pemerintah provinsi mencari sumber pendanaan untuk menuntaskan pembangunan RS Hasri Ainun Habibie. Menurut fraksi tersebut, penyelesaian pembangunan rumah sakit masih membutuhkan sekitar Rp80 miliar.
PPP menyampaikan permintaan itu dalam pandangan umum fraksi terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 pada Rapat Paripurna ke-106, Senin (14/9/2026).
Selain penyelesaian pembangunan, PPP mendorong pengembangan RS Hasri Ainun Habibie menjadi pusat layanan kanker. Fraksi tersebut juga meminta peningkatan status rumah sakit menjadi tipe B.
Kebutuhan pendanaan rumah sakit menjadi salah satu perhatian PPP terhadap program strategis daerah dalam rancangan anggaran tahun depan.
Di sektor pertanian, PPP turut menyoroti pelaksanaan program cetak sawah baru. Fraksi itu mencatat progres program baru mencapai sekitar 879 hektare dari target sekitar 5.642 hektare.
PPP mendorong pemerintah provinsi berkonsultasi dengan pemerintah pusat agar program tersebut dapat diperluas ke Boalemo, Kabupaten Gorontalo, dan Bone Bolango.
Fraksi itu juga meminta penyelesaian persoalan ganti rugi pohon kelapa pada lahan program. Persoalan muncul karena pemilik tanah dan pemilik pohon merupakan pihak yang berbeda.
Untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Bone Bolango, PPP menyebut kebutuhan lahan sekitar tujuh hingga 10 hektare. Fraksi tersebut mengusulkan skema pembiayaan bersama antara pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
Berbagai kebutuhan itu muncul di tengah rencana penurunan belanja modal daerah. PPP mencatat alokasinya turun sekitar 70,16 persen, dari Rp92,44 miliar pada 2026 menjadi Rp27,58 miliar pada 2027.
Menurut PPP, penurunan tersebut berpotensi menghambat pembangunan infrastruktur dasar, terutama irigasi pertanian dan jalan daerah.
Dengan sejumlah catatan tersebut, Fraksi PPP menerima Ranperda APBD 2027 untuk dibahas lebih lanjut sesuai tata tertib DPRD.
