Boalemo – Sikap Ketua DPRD Kabupaten Boalemo, Eka Putra Noho, mendapat apresiasi dari sejumlah kalangan setelah memilih mengedepankan kepentingan lembaga di tengah memanasnya suasana Rapat Paripurna ke-43 DPRD Kabupaten Boalemo yang berlangsung hingga dini hari.
Dalam rapat tersebut, lima fraksi yakni Fraksi Golkar, Demokrat, NasDem, PPP, dan Gerindra secara terbuka menyatakan penolakan terhadap Eka Putra Noho untuk memimpin jalannya sidang. Penolakan itu didasarkan pada penilaian bahwa Ketua DPRD dinilai belum memberikan respons yang memadai terhadap berbagai persoalan publik yang berkembang di Kabupaten Boalemo.
Meski menghadapi penolakan secara langsung, Eka Putra Noho tidak menunjukkan sikap konfrontatif. Ia tetap bersikap tenang dan tidak melakukan perlawanan maupun memaksakan diri untuk tetap memimpin jalannya persidangan.
Di tengah kondisi jumlah anggota yang dinilai tidak lagi memenuhi kuorum, Eka justru mengambil langkah dengan menyerahkan palu sidang kepada Wakil Ketua II DPRD Boalemo, Husain Etango dari Partai NasDem, agar agenda paripurna tetap dapat dilanjutkan.
Keputusan tersebut dinilai mencerminkan kedewasaan dan kebijaksanaan dalam berpolitik. Pasalnya, sebagai Ketua DPRD, Eka Putra Noho memiliki hak konstitusional untuk menghentikan atau menunda jalannya persidangan apabila syarat pelaksanaan sidang dianggap tidak terpenuhi.
Namun, demi menjaga keberlangsungan agenda lembaga, ia memilih mengesampingkan kepentingan pribadi dan menyerahkan pimpinan sidang kepada wakil ketua.
Di sisi lain, situasi tersebut juga memunculkan sorotan terhadap sikap anggota DPRD dari PDI Perjuangan. Saat Ketua DPRD mendapat tekanan politik dari lima fraksi, dua anggota Fraksi PDI Perjuangan, yakni Frait Danial dan Rensi Makuta, tidak terlihat memberikan pembelaan ataupun menyampaikan sikap terbuka terhadap Ketua DPRD yang berasal dari partai yang sama.
Kondisi itu memunculkan berbagai tanggapan di kalangan masyarakat dan pengamat politik mengenai soliditas internal Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Kabupaten Boalemo, terutama dalam menghadapi dinamika politik di lembaga legislatif.
Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari Fraksi PDI Perjuangan maupun lima fraksi yang melakukan penolakan terkait dinamika yang terjadi dalam rapat paripurna tersebut.
