GORONTALO – Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili, menyebut Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2026 sebagai fondasi penting sebelum masuk ke pembahasan Raperda.
Penegasan itu disampaikan Thomas usai DPRD bersama Pemerintah Provinsi Gorontalo menandatangani Nota Kesepakatan Perubahan KUA-PPAS APBD 2026 dalam Rapat Paripurna ke-98, Kamis (6/8/2026).
“Penandatanganan ini menjadi dasar kita bersama eksekutif untuk lanjut membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2026 sampai pada tahap penetapan,” kata Thomas.
Menurutnya, proses pembahasan KUA-PPAS berlangsung dinamis. DPRD tidak hanya membahas bersama TAPD, tetapi juga menyerap aspirasi masyarakat, masukan dari media, hingga usulan seluruh anggota dewan.
“Kami harus menyeimbangkan banyak kepentingan. Tapi alhamdulillah semua bisa diselesaikan dengan tetap mengedepankan kepentingan daerah,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu Thomas juga menegaskan komitmen DPRD untuk mengawal kebijakan efisiensi anggaran. Ia menyebut efisiensi tidak boleh hanya jadi slogan, melainkan harus diwujudkan lewat pengurangan belanja yang tidak prioritas.
DPRD pun mendukung penyesuaian sejumlah pos anggaran, seperti perjalanan dinas, belanja makan minum, dan belanja operasional lainnya.
“Ketika pemerintah meminta efisiensi, DPRD menyambut positif. Penghematan harus dimulai dari diri sendiri sebagai bentuk tanggung jawab mengelola keuangan daerah,” tegasnya.
Thomas menambahkan, DPRD juga melihat kebutuhan penunjang kerja anggota, seperti pengadaan laptop untuk mendukung sistem kerja digital. Namun pengadaan itu belum bisa dilakukan karena masih terbentur ketentuan administrasi dan persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri atau TKDN.
Ia berharap ke depan ada solusi agar digitalisasi di lingkungan DPRD bisa berjalan. Dengan begitu pembahasan dokumen APBD yang mencapai ribuan halaman bisa lebih efektif, efisien, dan ramah lingkungan.
