Gorontalo — Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili, mengapresiasi kinerja Panitia Khusus (Pansus) DPRD yang telah bekerja secara mendalam dalam mengungkap berbagai persoalan perkebunan kelapa sawit di daerah.
Dalam Rapat Paripurna DPRD ke-52 dengan agenda penyampaian laporan Pansus dan rekomendasi resmi DPRD, Senin (6/10/2025), Thomas menilai kerja Pansus mampu membuka fakta yang selama ini tidak diketahui publik, khususnya terkait selisih lahan Hak Guna Usaha (HGU).
“Pansus sudah bekerja dengan baik, pendalamannya cukup dalam, dan mereka menemukan kejanggalan yang selama ini masyarakat tidak tahu, kita tidak tahu. Tetapi Pansus mampu menemukan bagaimana selisih dari HGU yang begitu luas dan yang dikerjakan hanya sekian. Yang dirugikan adalah rakyat,” ujar Thomas.
Ia menegaskan, DPRD melalui hasil rapat paripurna akan mengeluarkan rekomendasi resmi kepada Gubernur Gorontalo, yang selanjutnya diteruskan ke kementerian terkait.
Menurut Thomas, dari sekian ribu hektare HGU yang dikuasai perusahaan perkebunan sawit, lahan yang benar-benar digarap tidak sampai 50 persen. Hal ini, jelas merugikan daerah sekaligus petani plasma yang seharusnya mendapat manfaat dari keberadaan perkebunan sawit.
“Kami bersyukur Pansus begitu semangat mencari apa-apa yang selama ini kita tidak ketahui. Saya mendukung sepenuhnya hasil kerja mereka, dan tentu memberikan apresiasi kepada Ketua Pansus dan kawan-kawan,” tegasnya.
Rekomendasi DPRD terkait masalah perkebunan sawit ini diharapkan menjadi langkah tegas dalam menyelesaikan kerugian daerah dan masyarakat akibat pengelolaan HGU yang tidak sesuai ketentuan.
