BOALEMO – Komisi II DPRD Kabupaten Boalemo melayangkan peringatan keras kepada pihak SPBU Mananggu setelah tidak menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang telah dijadwalkan pada Selasa, 24 Februari 2026. Ketidakhadiran tersebut membuat agenda klarifikasi terkait dugaan penimbunan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan Solar tidak berjalan maksimal.
Absennya pihak SPBU tanpa keterangan jelas memicu kekecewaan dari para anggota dewan. Mereka menilai sikap tersebut mencerminkan kurangnya itikad baik dalam menyelesaikan persoalan yang tengah menjadi perhatian masyarakat. Bahkan, kondisi ini dinilai telah mengganggu wibawa lembaga legislatif sebagai institusi pengawas.
Ketua Komisi II DPRD Boalemo, Frait Danial, menegaskan bahwa RDP bukan sekadar agenda formal, melainkan sarana penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, khususnya dalam pengelolaan distribusi BBM bersubsidi. Ia menekankan bahwa DPRD memiliki kewenangan untuk meminta klarifikasi dari setiap pihak yang berkaitan dengan kepentingan publik.
“Ketidakhadiran ini tidak bisa dianggap sepele. Kami membutuhkan penjelasan langsung untuk menjawab keresahan masyarakat terkait dugaan penimbunan BBM,” tegas Frait.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Boalemo akan kembali mengirimkan undangan resmi kedua kepada pihak SPBU Mananggu. Langkah ini diharapkan dapat mendorong pihak terkait untuk hadir dan memberikan penjelasan secara terbuka.
Di sisi lain, sejumlah kalangan menilai sikap tidak kooperatif tersebut dapat memperburuk persepsi publik terhadap pengelolaan distribusi BBM di daerah. Transparansi dinilai menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat, terlebih dalam pengelolaan barang bersubsidi.
DPRD Boalemo pun menegaskan akan mengambil langkah lebih lanjut apabila panggilan kedua kembali diabaikan. Hal ini menjadi ujian bagi keseriusan lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan serta menegakkan aturan demi kepentingan masyarakat luas.
