Gorontalo, Sharenews- Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo meminta Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPR-PK) menyiapkan dokumen perencanaan sebelum program pembangunan dianggarkan. Permintaan itu muncul dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Kepala Dinas PUPR-PK beserta jajaran, Senin (5/10/2026).
Rapat membahas kebutuhan perencanaan sejumlah program, yakni Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Detail Engineering Design (DED) TPA Talumelito, dan pembangunan jalan di beberapa wilayah.
Anggaran tersedia, dokumen belum siap
Ketua Komisi III Espin Tulie menegaskan, pembangunan infrastruktur harus diawali perencanaan yang matang. Menurut dia, pemerintah daerah perlu memastikan setiap program memiliki dokumen perencanaan yang jelas agar tidak menimbulkan masalah saat pelaksanaan.
“Kita ingin memastikan bahwa program pembangunan yang masuk dalam perencanaan benar-benar sudah siap secara teknis. Jangan sampai anggarannya tersedia, tetapi dokumen perencanaannya belum siap,” kata Espin.
TPA Talumelito sudah overload
Komisi III juga menyoroti TPA Talumelito yang kapasitasnya kian terbatas. Komisi mendorong Dinas PUPR-PK segera menyusun DED sebagai dasar menentukan langkah penanganan dan pengembangan sistem pengelolaan sampah.
“TPA Talumelito sudah overload, sehingga tidak bisa kita biarkan tanpa perencanaan. Harus ada DED yang jelas supaya pemerintah punya dasar teknis untuk menentukan apa yang harus dilakukan ke depan,” ujar Espin.
Kawasan kumuh dan kawasan strategis
Selain BSPS dan jalan, Komisi III menyoroti perencanaan penanganan kawasan rumah kumuh. Komisi menilai pembangunan fisik saja tidak cukup. Penanganan kawasan itu membutuhkan pemetaan dan desain yang jelas agar intervensi pemerintah tepat sasaran.
Hal serupa berlaku untuk kawasan strategis. Komisi III meminta Dinas PUPR-PK memastikan kawasan bernilai strategis tidak hanya ditetapkan secara administratif, tetapi juga punya perencanaan teknis sebagai dasar pembangunan.
DED ruas jalan diminta diperkuat
Komisi III juga meminta Dinas PUPR-PK memperkuat DED untuk sejumlah ruas jalan di wilayah Gorontalo. Menurut Espin, dokumen itu memastikan pembangunan jalan mengikuti kondisi lapangan, kebutuhan masyarakat, dan kemampuan pembiayaan daerah.
“Kami ingin perencanaan ini tidak bersifat parsial. BSPS, kawasan kumuh, kawasan strategis, jalan maupun persoalan TPA harus memiliki perencanaan yang jelas. Dengan begitu, ketika masuk dalam penganggaran, programnya sudah benar-benar siap dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Hasil RDP jadi bahan pengawasan
Komisi III memastikan hasil RDP menjadi bagian dari pengawasan DPRD terhadap perencanaan pembangunan infrastruktur. DPRD juga mendorong Dinas PUPR-PK menyusun skala prioritas. Dengan begitu, anggaran yang terbatas dapat diarahkan ke program yang mendesak dan bermanfaat langsung bagi masyarakat.
